Gerakan Pangan Murah Efektif Kendalikan Inflasi Daerah

Badan Pangan Nasional (Bapanas)

Pelaksanaan GPM dan dampak pada inflasi

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah meningkatkan frekuensi pelaksanaan GPM. Menurutnya, daerah yang minim GPM cenderung menghadapi tekanan inflasi lebih tinggi.

Bahwa provinsi-provinsi yang tidak aktif melaksanakan Gerakan Pangan Murah itu termasuk provinsi-provinsi yang inflasinya terbesar. Ini adalah kelompok yang melaksanakan Gerakan Pangan Murah sangat sedikit.

Tomsi memberi contoh provinsi yang rutin menggelar GPM dan mampu menjaga inflasi stabil hingga Juni 2026, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Mereka yang melaksanakan GPM-nya banyak sekali. Seperti contoh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, ini inflasinya tidak terlalu tinggi.

Tomsi menegaskan keterkaitan aktifnya kegiatan GPM dengan angka inflasi daerah.

Sangat signifikan antara aktifnya provinsi, kota, kabupaten melaksanakan GPM dengan angka inflasinya.

Data pelaksanaan per provinsi

Berdasarkan catatan Bapanas, jumlah pelaksanaan GPM dan tingkat inflasi sejumlah provinsi sampai pertengahan 2026 adalah sebagai berikut.

Cadangan pangan dan distribusi

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyebutkan pemerintah telah memetakan cadangan pangan untuk mempercepat intervensi ketika terjadi lonjakan harga. Cadangan itu didistribusikan melalui jaringan gudang Perum Bulog di berbagai wilayah.

Jadi kita sudah mapping di masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Kalau misalnya di daerah tersebut ada gejolak harga misalnya beras, itu langsung diintervensi oleh BUMN kita melalui Bulog atau ID FOOD.

Sarwo menambahkan kesiapan infrastruktur distribusi menjadi kunci. Saat ini Bulog memiliki sekitar 1.500 gudang yang tersebar di 514 kabupaten dan kota.

Memang kaitan dengan harga ini yang sering bergejolak itu di Indonesia Timur. Tapi itu pun tidak masalah karena Bulog langsung dapat mengintervensi.

Cakupan GPM dan penyaluran SPHP

Hingga 3 Juli 2026, GPM telah dilaksanakan sebanyak 5.566 kali di 36 provinsi dan 378 kabupaten/kota. GPM juga menjadi kanal utama penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Sampai 7 Juli 2026, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 431 ribu ton atau 52,1 persen dari target tahun ini. Pemerintah menyatakan akan memperluas pelaksanaan GPM terutama di daerah yang mengalami tekanan harga pangan.

Implikasi dan langkah ke depan

Dengan target inflasi nasional antara 1,5 sampai 3,5 persen, perlu peningkatan koordinasi antar lembaga dan perluasan GPM di daerah yang belum aktif. Pelaksanaan GPM yang lebih intens serta kesiapan distribusi diharapkan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat.