Politik

Surabaya Jadikan 'Bung Karno: Aku Arek Suroboyo' Materi SD-SMP

Bagikan:
Ilustrasi buku Bung Karno dan aktivitas belajar siswa di kelas

SURABAYA – Komisi D DPRD Surabaya mendukung rencana Pemerintah Kota Surabaya menjadikan Bung Karno: Aku Arek Suroboyo sebagai materi pembelajaran untuk siswa SD dan SMP. Dukungan disampaikan oleh anggota Komisi D, Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am, pada Jumat 26 Juni 2026. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat pendidikan sejarah dan karakter lewat pengenalan nilai kepemimpinan dan nasionalisme Bung Karno secara sistematis di sekolah.

Rencana pengajaran dan alokasi waktu

Pemkot Surabaya berencana mengintegrasikan buku tersebut ke dalam kurikulum sekolah di bawah kewenangan kota. Rencana awal menyebutkan alokasi satu hingga dua jam pelajaran untuk materi ini agar siswa SD dan SMP dapat mempelajari isi buku secara bertahap.

Alasan dukungan DPRD

Abdul Ghoni menyatakan materi ajaran Bung Karno memiliki nilai sejarah, kebangsaan, dan kepemimpinan yang relevan bagi generasi muda. Ia menilai pengenalan ajaran tersebut sejak dini dapat memperkuat karakter anak dan menjaga kesinambungan pemahaman tentang peran Bung Karno sebagai Proklamator dan peletak dasar negara.

Sangat baik sekali

Memang sudah seharusnya ajaran-ajaran Bung Karno dijadikan materi belajar kurikulum di sekolah-sekolah

Langkah pemerintah kota

Pemkot menyatakan akan melakukan penyebarluasan buku secara bertahap. Sekretaris Daerah bersama Dinas Pendidikan diminta menyusun skema pembelajaran agar materi dapat diajarkan secara sistematis dan mudah dipahami siswa. Implementasi akan difokuskan pada sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemkot Surabaya.

Implikasi dan prospek

Dukungan Komisi D di DPRD diharapkan memperkuat pelaksanaan program ini. Jika terealisasi, program dapat menjadi model penguatan pendidikan sejarah dan karakter di tingkat dasar dan menengah kota. Integrasi buku sebagai bahan ajar juga membuka peluang evaluasi berkala untuk menilai efektivitas penyampaian nilai-nilai sejarah kepada siswa.

Penerapan materi ini akan dipantau oleh pemangku kepentingan pendidikan setempat agar muatan sejarah dan karakter dapat disesuaikan dengan kemampuan pemahaman peserta didik. Harapannya, langkah ini membantu menanamkan identitas kebangsaan sejak usia sekolah dasar dan menengah.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait