Lokal

BKNDI Kukuhkan DPW Sumut 2026-2031, Fokus Dampingi Pembangunan Desa

Bagikan:
Pelantikan DPW BKNDI Sumut di Hotel Madani Medan, 31 Oktober 2026

Medan, 31 Oktober 2026 — Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI) resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Sumatera Utara periode 2026-2031 di Hotel Madani, Jalan Sisingamangaraja, Medan. Pelantikan ini bertujuan memperkuat peran komunikasi desa dan mendampingi pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat pedesaan.

Pelantikan dan komitmen pengurus

Desy Sulasmi Bachri SE dilantik sebagai Ketua BKNDI Sumut periode 2026-2031. Ia menyatakan amanah itu sebagai tanggung jawab besar dan menegaskan kesiapan organisasi bekerja untuk desa.

"Saya bersama seluruh jajaran pengurus berkomitmen menjalankan sejumlah program dan tanggung jawab organisasi,"

Desy memaparkan lima komitmen utama pengurus baru:

  • Membangun komunikasi kuat antardesa agar aspirasi warga tersalur pada pemerintah;
  • Mendampingi pemerintah dalam pembangunan desa tanpa mengambil alih kewenangan;
  • Menggiatkan pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan ekonomi desa;
  • Memperkuat solidaritas pengurus di kabupaten/kota dan menjaga kerukunan antarumat beragama;
  • Menjalankan organisasi secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Program kolaborasi dan target kerja

Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan DPN BKNDI, Indrayanto, menyampaikan pesan Ketua Umum agar kepengurusan Sumut aktif menguatkan struktur hingga tingkat kabupaten/kota. Pengurus diminta segera bekerja dan mempersiapkan struktur untuk Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2027 serta Jambore Desa.

Indrayanto menyoroti sejumlah program pemerintah yang menjadi ruang kolaborasi BKNDI, antara lain:

  • Koperasi Desa Merah Putih;
  • Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Badan Gizi Nasional (BGN);
  • Ketahanan pangan, listrik masuk desa, program rumah rakyat, dan pengembangan kampung nelayan.

BKNDI juga merencanakan pembentukan Pemuda Desa BKNDI di tiap desa untuk mendapat pembinaan sesuai potensi lokal, seperti pariwisata, ekonomi produktif, dan pertanian.

Status dan tantangan desa di Sumut

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekaligus Dukcapil Sumut, Muhamad Suib, berharap BKNDI menjadi jembatan komunikasi konstruktif antara masyarakat dan pemerintah. Suib memaparkan data kondisi desa di Sumut yang perlu menjadi fokus kerja bersama.

Kategori Desa Jumlah Desa Catatan
Total desa 5.417
Sangat tertinggal 516 Sekitar 10% — dominan di Kepulauan Nias
Tertinggal 725 Terpencar, antara lain di Asahan, Labuhanbatu, Tapanuli
Berkembang 2.473 Kategori terbanyak saat ini
Maju & Mandiri Tidak disebutkan Data tidak dipaparkan pada sambutan

Menurut Suib, kendala yang sering muncul adalah keterbatasan listrik, jaringan komunikasi, aksesibilitas, dan infrastruktur dasar. Kehadiran organisasi seperti BKNDI diharapkan mempercepat penyelesaian masalah tersebut melalui kolaborasi.

Ke depan

Dengan pengurus baru, BKNDI Sumut diharapkan segera memperkuat kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dan melaksanakan program lapangan. Kolaborasi dengan Pemprov Sumut dan pemerintah daerah dipandang krusial untuk mendorong desa berkembang menjadi maju, lalu mandiri.

Agenda jangka pendek mencakup pembentukan Pemuda Desa BKNDI, pelatihan kader, serta koordinasi menjelang Rakernas 2027 dan Jambore Desa.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait