BI Jelaskan Penyebab Rupiah Melemah dan Langkah Stabilitas
Bank Indonesia (BI) menjelaskan alasan pelemahan nilai tukar rupiah pada akhir Mei 2026 dan langkah yang akan diambil untuk menstabilkan pasar. Pernyataan disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, pada Jumat, 29 Mei 2026, menyusul tekanan selama libur Iduladha dan cuti bersama.
Penyebab pelemahan rupiah
BI menyatakan pelemahan rupiah dipicu oleh ketidakpastian global, terutama perkembangan konflik di Timur Tengah. Tekanan itu diperkuat oleh kenaikan kebutuhan valuta asing secara musiman, misalnya pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen.
Arus masuk dolar AS ke pasar domestik dinilai masih terbatas, sehingga suplai valuta asing tidak cukup untuk meredam tekanan permintaan jangka pendek.
Intervensi pasar yang dilakukan BI
Untuk menjaga stabilitas, BI menegaskan kehadirannya di pasar valas, baik secara onshore maupun offshore. Intervensi diarahkan untuk memitigasi fluktuasi jangka pendek dan memperkuat daya tarik aset domestik.
- Transaksi di pasar luar negeri dilakukan melalui Non-Deliverable Forward (NDF).
- Di dalam negeri, BI menggunakan transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).
BI akan hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan melakukan intervensi di dalam dan luar negeri.
Kebijakan moneter dan langkah pendukung
Selain intervensi valas, BI memperkuat efektivitas bauran kebijakan moneter. Lembaga ini melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara konsisten dan terukur untuk mendukung likuiditas pasar keuangan domestik.
BI juga menegaskan penguatan struktur suku bunga instrumen moneter yang pro pasar. Tujuannya menjaga daya tarik aset keuangan domestik sehingga aliran modal asing tetap terjaga.
Langkah yang konsisten dan terukur akan dilakukan guna menjaga stabilitas nilai tukar dan ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.
Pengawasan dan aturan pembelian valuta
Untuk menekan aktivitas pembelian dolar AS tanpa underlying yang berisiko, BI menetapkan ambang batas pembelian valas tanpa underlying sebesar USD25.000 per pelaku per bulan, efektif mulai 1 Juni 2026.
BI juga memperkuat pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar AS tinggi. Pengawasan ini dilakukan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.
Implikasi dan langkah ke depan
BI menegaskan akan terus memantau dinamika pasar keuangan global dan domestik. Kombinasi intervensi pasar, kebijakan moneter yang terukur, pembelian SBN, serta pengawasan diharapkan mampu menahan tekanan nilai tukar dalam jangka menengah.
Adanya aturan ambang batas pembelian valas juga diharapkan meredam aksi spekulatif dan permintaan valas yang tidak didukung transaksi riil.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...