BGN Tegaskan Zero Tolerance untuk Kasus Keracunan MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmen zero tolerance terhadap kasus keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan itu disampaikan Kepala BGN Sudaryono pada konferensi pers di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026, usai terdapat laporan insiden di beberapa daerah, termasuk Semarang dan Jayapura. BGN akan memperkuat tata kelola, melakukan investigasi, menghentikan sementara operasi dapur yang diduga lalai, dan menegakkan sanksi bila terbukti kesalahan.

Respons cepat dan penanganan kasus

Setiap laporan dugaan keracunan langsung ditindaklanjuti oleh BGN. Operasional dapur terkait dihentikan sementara sambil tim investigasi melakukan pemeriksaan bersama dinas kesehatan setempat. Pemeriksaan mencakup pengambilan sampel makanan untuk analisis penyebab keracunan.

Kami berkomitmen untuk zero tolerance terhadap keracunan. Sejak pertama kali dilantik, kami sudah menyatakan akan berusaha keras menata tata kelola dan bagaimana caranya supaya tidak ada keracunan.

Menurut Sudaryono, kepala dapur yang terbukti lalai akan dinonaktifkan untuk evaluasi. Jika pelanggaran berulang terjadi, BGN berencana mengusulkan pemberhentian sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Pencegahan: perbaikan tata kelola dan standar ketat

Selain penindakan, BGN fokus pada langkah pencegahan melalui penyempurnaan tata kelola. Upaya itu dilakukan bersama Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, dan pelaku industri katering untuk menyusun standar operasional yang lebih ketat.

BGN tengah merancang petunjuk teknis yang mencakup berbagai tahapan, antara lain:

• Proses memasak yang aman dan higienis
• Penyimpanan bahan dan makanan jadi sesuai suhu dan waktu aman
• Prosedur distribusi yang meminimalkan kontaminasi
• Sistem pengawasan berbasis teknologi informasi

Sanksi dan mekanisme evaluasi

Penegakan sanksi menjadi bagian kunci kebijakan BGN. Langkah awal berupa penonaktifan kepala dapur untuk evaluasi internal dan pembinaan. Untuk pelanggaran berulang, BGN menyiapkan rekomendasi pemutusan hubungan kerja bagi yang terbukti lalai.

BGN juga menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarga yang terdampak. Institusi ini menegaskan bahwa perbaikan tata kelola dan pengawasan akan terus dilakukan untuk mencegah kejadian serupa.

Implikasi dan langkah ke depan

Dengan penguatan standar dan pengawasan, BGN menargetkan bukan sekadar menurunkan angka kasus, melainkan mencapai nol kasus keracunan di seluruh satuan pelayanan gizi. Koordinasi lintas kementerian dan pelibatan pihak swasta diharapkan mempercepat penerapan prosedur baru dan teknologi pengawasan.

Pengumuman kebijakan ini menempatkan keselamatan pangan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan MBG dan menjadi tolok ukur bagi penyelenggara program di daerah.