BGN Perkuat Koordinasi dengan Pemda untuk Kawal MBG ke Daerah
Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya ini diumumkan pada 14 Agustus 2026 di Jakarta untuk memastikan program berjalan optimal dan masalah di lapangan cepat ditangani.
Alasan penguatan koordinasi
BGN menilai peran pemda krusial karena mereka memiliki wewenang langsung di wilayah masing-masing. Dukungan pemda mencakup pendataan, pengawasan kesehatan, dan pemenuhan fasilitas gizi di sekolah.
Pernyataan pimpinan BGN
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci agar MBG terlaksana dengan baik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang mendukung program tersebut.
"Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepala daerah yang selama ini memang membersamai program MBG. Baik itu membersamai untuk mendukung program itu terlaksana dengan baik, termasuk juga mohon maaf setiap ada terjadinya kecelakaan, keracunan,"
Peran lintas dinas daerah
Menteri Dalam Negeri mendorong pemda memperkuat kerja sama dengan BGN. Tito Karnavian menekankan keterlibatan beberapa perangkat daerah agar pelaksanaan program lebih terkoordinasi dan higienis.
"Intinya, BGN ini meminta kolaborasi kerja sama dengan semua pemda. Otomatis dari Kemendagri, kami mendukung untuk memfasilitasi komunikasi itu. Pemda diminta untuk ikut terlibat dalam program MBG,"
Menurut Tito, setiap dinas harus menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, penanganan masalah dapat berlangsung cepat dan terarah.
Tugas spesifik di daerah
BGN dan Kemendagri mendorong keterlibatan beberapa instansi daerah dalam pelaksanaan MBG. Peran ini penting untuk menjamin mutu dan keselamatan penerima manfaat.
- Dinas Pendidikan: melakukan pendataan penerima manfaat dan koordinasi antar satuan pendidikan.
- Dinas Kesehatan: mengawasi aspek kesehatan dan higienis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
- Pemerintah Daerah: memfasilitasi komunikasi dan respons cepat terhadap kejadian di lapangan.
Harapan dan tindak lanjut
Dengan penguatan koordinasi, pemerintah berharap pelaksanaan MBG berjalan tertib dan responsif terhadap masalah yang muncul. BGN menegaskan kesiapan untuk terus berkolaborasi dengan pemda, masyarakat, dan orang tua siswa demi keberlanjutan program.
Langkah ini juga diharapkan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan MBG dan meminimalkan risiko kesehatan bagi anak-anak penerima manfaat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...
Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia
Korlantas membuka layanan pengurusan blokir ETLE langsung di Samsat mulai 30 September 2026 untuk memudahkan...
STNK Digital Resmi Berlaku, Pengendara Tak Perlu Bawa STNK Fisik
Korlantas luncurkan STNK Digital lewat aplikasi Digital Korlantas; dokumen elektronik ini setara hukum denga...
Basarnas Alihkan Pencarian Jurnalis ke Operasi SAR Rutin
Basarnas tetap melanjutkan pencarian lima jurnalis lewat operasi SAR rutin; pencarian berlangsung 24 jam ses...
Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan
Wamensos mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan; Pemkab sediakan lahan 8,1 ha untuk m...
Menko Pangan Tawarkan Insentif Karbon untuk Investor Hijau
Menko Pangan Zulkifli Hasan tawarkan insentif pasar karbon untuk tarik investasi hijau di sektor pangan, sam...