Nasional

BGN Perkuat Koordinasi dengan Pemda untuk Kawal MBG ke Daerah

Bagikan:
Pertemuan BGN dan pemda membahas penguatan koordinasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya ini diumumkan pada 14 Agustus 2026 di Jakarta untuk memastikan program berjalan optimal dan masalah di lapangan cepat ditangani.

Alasan penguatan koordinasi

BGN menilai peran pemda krusial karena mereka memiliki wewenang langsung di wilayah masing-masing. Dukungan pemda mencakup pendataan, pengawasan kesehatan, dan pemenuhan fasilitas gizi di sekolah.

Pernyataan pimpinan BGN

Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci agar MBG terlaksana dengan baik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang mendukung program tersebut.

"Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepala daerah yang selama ini memang membersamai program MBG. Baik itu membersamai untuk mendukung program itu terlaksana dengan baik, termasuk juga mohon maaf setiap ada terjadinya kecelakaan, keracunan,"

Peran lintas dinas daerah

Menteri Dalam Negeri mendorong pemda memperkuat kerja sama dengan BGN. Tito Karnavian menekankan keterlibatan beberapa perangkat daerah agar pelaksanaan program lebih terkoordinasi dan higienis.

"Intinya, BGN ini meminta kolaborasi kerja sama dengan semua pemda. Otomatis dari Kemendagri, kami mendukung untuk memfasilitasi komunikasi itu. Pemda diminta untuk ikut terlibat dalam program MBG,"

Menurut Tito, setiap dinas harus menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, penanganan masalah dapat berlangsung cepat dan terarah.

Tugas spesifik di daerah

BGN dan Kemendagri mendorong keterlibatan beberapa instansi daerah dalam pelaksanaan MBG. Peran ini penting untuk menjamin mutu dan keselamatan penerima manfaat.

  • Dinas Pendidikan: melakukan pendataan penerima manfaat dan koordinasi antar satuan pendidikan.
  • Dinas Kesehatan: mengawasi aspek kesehatan dan higienis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
  • Pemerintah Daerah: memfasilitasi komunikasi dan respons cepat terhadap kejadian di lapangan.

Harapan dan tindak lanjut

Dengan penguatan koordinasi, pemerintah berharap pelaksanaan MBG berjalan tertib dan responsif terhadap masalah yang muncul. BGN menegaskan kesiapan untuk terus berkolaborasi dengan pemda, masyarakat, dan orang tua siswa demi keberlanjutan program.

Langkah ini juga diharapkan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan MBG dan meminimalkan risiko kesehatan bagi anak-anak penerima manfaat.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait