BGN Aktivasi 300 SPPG di Wilayah Stunting Tinggi Pekan Depan

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengaktifkan sekitar 300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada pekan depan di wilayah prioritas dengan prevalensi stunting tinggi. Keputusan ini diambil setelah BGN melakukan integrasi dan pemetaan data bersama Kementerian Kesehatan untuk menentukan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Integrasi data dan penentuan prioritas

BGN memadukan data internal dengan data Kementerian Kesehatan untuk memetakan daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi. Pemetaan bertujuan menunjukkan wilayah prioritas dan fasilitas yang siap mendukung program MBG.

"Dari data ini kita overlay dengan data Kementerian Kesehatan. Mana yang menjadi prioritas,"

Pernyataan itu disampaikan Kepala BGN, Sudaryono, usai Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan pada Rabu, 6 Agustus 2026.

Kesiapan dapur dan pemetaan fasilitas

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sekitar 1.700 dapur telah siap beroperasi di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Data kesiapan dapur ini kemudian dicocokkan dengan data SPPG untuk memastikan alokasi sumber daya tepat sasaran.

"Kemudian kita petakan. Kita overlay dengan data dapur yang sudah siap,"

Langkah ini memungkinkan pemerintah menentukan fasilitas mana yang dapat segera dioperasikan untuk memperkuat intervensi pemenuhan gizi masyarakat.

Aktivasi 300 SPPG pekan depan

BGN menargetkan aktivasi sekitar 300 SPPG secara bertahap, dimulai pekan depan. Aktivasi diprioritaskan pada daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi sesuai hasil overlay data.

"Dari data overlay tadi ada 1.700 dapur yang sudah siap. Insyaallah mungkin minggu depan kita ada sekitar 300-an kita aktivasi,"

Menurut BGN, pengoperasian SPPG akan dijalankan bertahap berdasarkan urutan prioritas yang muncul dari pemetaan dan kesiapan lapangan.

Koordinasi antar lembaga dan harapan efektivitas

BGN juga memperkuat koordinasi serta pertukaran data dengan kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan Program MBG. Pendekatan berbasis data diharapkan membuat pelaksanaan program lebih tepat sasaran dan berdampak pada penurunan stunting.

Dengan aktivasi fasilitas yang dipilih secara data-driven, pemerintah berupaya mempercepat intervensi gizi di wilayah yang paling membutuhkan.