Hakim Bebaskan Empat Terdakwa Kasus Pengalihan Aset PTPN II
Pengadilan Negeri Medan pada Rabu (3/6) malam memutuskan bebas terhadap empat terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengalihan aset PTPN II. Putusan dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai M. Kasim di ruang Cakra 1 PN Medan, setelah ratusan pengunjung hadir menunggu sidang penentuan nasib para terdakwa.
Putusan dan reaksi di ruang sidang
Majelis hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumatera Utara. Perintah pembebasan terhadap Askani (mantan Kepala Kanwil BPN Sumut), Abdul Rahim Lubis (mantan Kepala BPN Deliserdang), Irwan Perangin-angin (mantan Direktur PTPN II), dan Iman Subakti (Direktur PT Nusa Dua Propertindo/NDP) langsung dieksekusi dari tahanan.
"Alhamdulillah" dan "Terima kasih Yang Mulia"
Suasana haru menyusul ketukan palu hakim. Banyak keluarga dan kolega meneteskan air mata, berjabat tangan, serta berpelukan ketika terdakwa mendekati meja keluarga usai putusan.
Pertimbangan hakim
Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan pengalihan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) PT Nusa Dua Propertindo telah dilakukan sesuai prosedur hukum. Hakim menyebut tidak ditemukan bukti penyalahgunaan wewenang atau adanya pemufakatan jahat dalam proses pelepasan lahan tersebut.
Mengenai kewajiban penyerahan 20 persen lahan kepada negara, majelis berpendapat kewajiban itu tidak dicantumkan karena proses pengalihan berlangsung sebelum terbitnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2020.
Majelis akhirnya menyatakan semua dakwaan dan tuntutan JPU tidak terbukti dan membebankan biaya perkara kepada negara.
Tuntutan jaksa dan kronologi singkat
Sebelumnya, JPU Kejati Sumut menuntut masing-masing terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. JPU menuding para terdakwa memberi persetujuan penerbitan sertifikat HGB kepada PT NDP tanpa menyerahkan sedikitnya 20 persen lahan untuk kepentingan negara. Tuntutan uang pengganti hanya dibebankan kepada Iman Subakti.
Setelah putusan, tim JPU yang antara lain disebut Hendrik Sipahutar dan Putri Marlina Sari tidak terlihat lagi di ruang sidang sehingga media belum memperoleh komentar dari penuntut.
Dampak dan langkah selanjutnya
Putusan ini menutup proses pidana terhadap keempat terdakwa pada perkara pengalihan aset PTPN II periode 2022–2024. Dengan dinyatakan tidak bersalahnya para terdakwa, fokus selanjutnya kemungkinan beralih ke aspek perdata atau administratif terkait kepemilikan dan pengelolaan lahan.
Hakim menegaskan bahwa putusan didasarkan pada ketidakcukupan bukti untuk menyatakan adanya tindak pidana korupsi dalam proses pengalihan aset tersebut.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...