Ratifikasi Perjanjian Dagang Dorong Daya Saing Indonesia

Anggota Komisi VI DPR Sarifah Suraidah Harum mendesak percepatan ratifikasi empat perjanjian dagang internasional untuk memperluas akses pasar ekspor Indonesia dan memperkuat posisi negara dalam perdagangan global. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2026, dengan penekanan pada strategi implementasi agar manfaatnya dirasakan pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat luas.

Alasan dukungan dan target manfaat

Sarifah, anggota Fraksi Partai Golkar, menilai perjanjian dagang merupakan momentum strategis untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Ia menyebut kerja sama dengan negara-negara ASEAN, Tiongkok, serta Eurasian Economic Union (EAEU) akan membuka pasar baru dan menarik investasi berkualitas.

Menurutnya, sektor manufaktur, pertanian, perikanan, perkebunan, hingga UMKM berpotensi meningkatkan ekspor, menambah devisa, dan menyerap tenaga kerja jika implementasi dijalankan tepat.

Fokus implementasi pasca-ratifikasi

Sarifah menekankan bahwa percepatan ratifikasi tidak cukup tanpa roadmap implementasi. Ia mendorong penyusunan langkah konkret yang melibatkan kementerian terkait, BUMN, pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan pelaku industri.

"Kami berharap percepatan ratifikasi perjanjian perdagangan dengan negara-negara sahabat diikuti strategi implementasi yang terukur. Dengan demikian, manfaatnya benar-benar dirasakan dunia usaha, pelaku UMKM, dan masyarakat luas,"

Ia menambahkan keberhasilan perjanjian dagang diukur dari seberapa efektif implementasinya dalam meningkatkan ekspor, menarik investasi berkualitas, dan menciptakan lapangan kerja.

Langkah kebijakan yang diusulkan

Untuk memaksimalkan manfaat, Sarifah mengusulkan beberapa langkah prioritas. Pertama, penguatan fondasi industri melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi logistik. Kedua, penyederhanaan perizinan dan digitalisasi proses perdagangan untuk menurunkan biaya dan waktu ekspor.

Ketiga, akses pembiayaan lebih luas, sertifikasi produk, promosi ekspor yang agresif, serta pendampingan berkelanjutan bagi UMKM agar siap bersaing di pasar internasional.

Waspada persaingan impor dan perlindungan industri

Sarifah juga mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan persaingan produk impor di pasar domestik. Menurutnya, kebijakan yang melindungi sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional harus menjadi prioritas kebijakan

Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor agar semangat liberalisasi perdagangan tidak mengorbankan kapasitas produksi lokal dan lapangan kerja.

Prospek dan harapan

Sarifah optimistis bahwa ratifikasi yang diikuti implementasi terarah akan menjadi motor penggerak peningkatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan industri nasional. Ia berharap kebijakan ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan mampu mensejahterakan masyarakat.