Kemendagri Apresiasi Peran BAZNAS dalam Pengentasan Kemiskinan
Kemendagri memberikan pujian kepada BAZNAS atas peran strategisnya dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh Agus Fatoni, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang juga menjabat Pimpinan BAZNAS RI (ex-officio), dalam keterangan tertulis pada Kamis, 14 Mei 2026.
Peran cepat dan program yang berdampak
Agus Fatoni menegaskan bahwa BAZNAS bergerak cepat membantu warga yang membutuhkan lewat program terukur. Ia menyebut lembaga itu bukan sekadar pengelola zakat, melainkan mitra strategis pemerintah.
BAZNAS bukan sekadar lembaga pengelola zakat. Tetapi mitra strategis pemerintah yang mampu bergerak cepat menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan melalui program-program kemanusiaan yang terukur.
Program-program yang sudah berjalan meliputi beberapa bidang yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat.
- Bedah rumah untuk keluarga kurang mampu
- Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan modal usaha
- Penanganan stunting dengan intervensi gizi
- Layanan kesehatan gratis untuk masyarakat miskin
Sinergi dengan pemerintah daerah
Menurut Agus, kolaborasi antara BAZNAS dan pemerintah daerah menjadi kunci agar layanan tepat sasaran dan berkelanjutan. Ia memberi contoh beberapa daerah yang telah menunjukkan sinergi baik, antara lain Kolaka, Surabaya, dan Solo.
Agus mendorong wilayah lain mencontoh praktik tersebut agar program dapat mencapai penerima manfaat secara efektif.
Pembiayaan inovatif dan penguatan fiskal daerah
Kemendagri mendorong pemda memperkuat peran BAZNAS melalui mekanisme hibah berdasarkan prinsip money follow program dan money follow function. Prinsip ini memastikan anggaran selaras dengan tugas dan fungsi masing-masing tingkatan BAZNAS.
Selain itu, Kemendagri mengajak pemerintah daerah mengembangkan creative financing untuk memperkuat kapasitas fiskal. Agus juga menjelaskan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, termasuk pemanfaatan potensi pajak dan retribusi yang belum optimal.
Modernisasi pengelolaan dan kapasitas SDM
Agus menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan akselerasi transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan digitalisasi, pelayanan publik menjadi lebih murah, mudah diawasi, dan transparan, sehingga dapat meminimalisir risiko kebocoran anggaran.
Digitalisasi juga dinilai penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi layanan, sehingga manfaat program pemberdayaan bisa dirasakan lebih luas.
Penutup: arah kebijakan ke depan
Kemendagri melihat penguatan sinergi, pembiayaan inovatif, dan modernisasi sebagai langkah krusial untuk memperbesar dampak program BAZNAS. Implementasi rekomendasi ini di tingkat daerah diharapkan mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem dan memperluas akses layanan bagi kelompok rentan.
Berita Terkait
Situasi Kondusif Jelang Rapat Paripurna DPR Dihadiri Prabowo
Kawasan DPR kondusif menjelang rapat paripurna 20 Mei 2026 yang akan dihadiri Presiden Prabowo dan memaparka...
Prabowo Dijadwalkan Hadiri Rapat Paripurna DPR, Bahas Kerangka Ekonomi
Presiden Prabowo dijadwalkan hadir di rapat paripurna DPR pada 20 Mei 2026 untuk menyampaikan kerangka ekono...
6 Amalan Sunnah di Bulan Dzulhijjah dan Keutamaannya
Enam amalan sunnah di awal Dzulhijjah—dzikir, puasa, haji, kurban, baca Al-Qur'an, dan sedekah—dianjurkan un...
DPR Desak Pengawasan Ketat dan Digitalisasi Distribusi BBM Subsidi
Komisi XII DPR mendorong pengawasan ketat dan digitalisasi distribusi BBM subsidi agar subsidi tepat sasaran...
Dewan Pers Minta Pemerintah Selamatkan Jurnalis Indonesia di Gaza
Dewan Pers minta pemerintah segera lakukan diplomasi menyelamatkan empat jurnalis Indonesia yang hilang kont...
Komisi I DPR Kecam Penangkapan Jurnalis WNI, Minta Diplomasi Tegas
Wakil Ketua Komisi I Sukamta kecam penangkapan jurnalis WNI pada misi Global Sumud Flotilla dan minta pemeri...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!