Banggar DPR Rekomendasikan Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

Badan Anggaran (Banggar) DPR mengusulkan serangkaian perbaikan pengelolaan keuangan negara untuk memperkuat efektivitas APBN. Rekomendasi disampaikan Wakil Ketua Banggar Jazilul Fawaid dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026. Tujuannya agar alokasi anggaran dapat diukur berdasarkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan manfaat bagi publik.

Rekomendasi utama Banggar

Jazilul menegaskan pentingnya memasukkan kontribusi pertumbuhan ekonomi ke dalam evaluasi kinerja realisasi belanja pemerintah. Langkah ini dimaksudkan untuk menilai apakah belanja negara benar-benar mendorong pertumbuhan nasional.

"Badan Anggaran memberikan rekomendasi untuk dilaksanakan pemerintah dan dimasukkan dalam RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025. Satu, mengintegrasikan kontribusi pertumbuhan ekonomi ke dalam sistem evaluasi kinerja atas realisasi belanja yang telah dialokasikan,"

Banggar juga meminta peningkatan ketertiban pelaksanaan alokasi anggaran dan program, agar tujuan, prosedur, serta manfaat anggaran lebih jelas.

Perbaikan penerimaan non-pajak

Banggar merekomendasikan perbaikan tata kelola penerimaan negara bukan pajak secara berkelanjutan. Fokus perbaikan diarahkan pada peningkatan kepatuhan administratif, kapasitas fiskal, dan mitigasi risiko kebocoran penerimaan negara.

Sinergi program dan pengentasan kemiskinan

Jazilul mendorong penguatan sinergi pemberdayaan ekonomi antar kementerian dan lembaga. Sinergi terkoordinasi diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan melalui kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif.

Sektor pendidikan: evaluasi dan eksekusi anggaran

Banggar menilai pelaksanaan anggaran pendidikan perlu dievaluasi secara terukur dan menyeluruh. Jazilul menekankan agar eksekusi anggaran mandatory spending pendidikan optimal, sehingga manfaatnya dirasakan peserta didik, pendidik, dan masyarakat.

Data tunggal dan kualitas laporan kinerja

Salah satu rekomendasi penting adalah percepatan implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai referensi utama pemerintah. Integrasi data lintas kementerian dan pemutakhiran berkelanjutan dinilai krusial untuk meningkatkan akurasi perencanaan anggaran.

Reformasi subsidi dan alokasi dana

Banggar juga mendesak penyempurnaan reformasi subsidi energi serta formula pengalokasian dana alokasi umum. Selain itu, pemerintah didorong meningkatkan transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran untuk menunjang pembangunan nasional.

Ringkasan rekomendasi

• Mengintegrasikan kontribusi pertumbuhan ekonomi dalam evaluasi belanja.
• Meningkatkan ketertiban pelaksanaan alokasi anggaran dan program.
• Perbaikan tata kelola penerimaan non-pajak dan mitigasi kebocoran.
• Penguatan sinergi pemberdayaan ekonomi lintas kementerian.
• Evaluasi menyeluruh terhadap eksekusi anggaran pendidikan wajib.
• Percepatan implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
• Penyempurnaan reformasi subsidi energi dan formula DAA.

Rekomendasi Banggar ini dimaksudkan dimasukkan ke dalam RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025 dan diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan negara ke depan.