DPP ARUN Dukung Riset Dampak Ekonomi Program MBG
DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) memberikan dukungan penuh terhadap riset mahasiswa Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) terkait pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Riset lapangan yang dimulai dengan kunjungan ke beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini bertujuan melihat implementasi program, menilai dampak ekonomi lokal, dan mengidentifikasi kebutuhan tata kelola yang transparan. Dukungan disampaikan pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Dukungan ARUN dan tujuan riset
Ketua Umum DPP ARUN, Bob Hasan, menilai studi mahasiswa penting untuk mengecek realisasi program MBG di tingkat layanan. Menurut Bob, riset membantu memastikan program sesuai prioritas pemerintahan dan berpihak kepada masyarakat.
"ARUN secara penuh memberikan dukungan moril atas gerakan akademis yang berpihak kepada rakyat ini. Terlebih, program ini merupakan prioritas Presiden,"
Temuan awal: potensi dampak ekonomi
Sekretaris Jenderal DPP ARUN, Bungas T. Fernando Duling, mengatakan prariset menunjukkan SPPG berpotensi mendorong pergerakan ekonomi lokal jika rantai pasok melibatkan pelaku usaha dan tenaga kerja setempat.
"Adanya penyerapan UMKM sebagai rantai pasok dan pelibatan tenaga kerja lokal sebagai relawan dapur. Hal ini terbukti mampu meningkatkan daya beli masyarakat setempat,"
DPP ARUN menilai keterlibatan UMKM, koperasi, petani, dan peternak menjadi kunci agar MBG tidak sekadar memenuhi gizi, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi hingga ke desa dan kota kecil.
Jadwal dan lokasi riset lanjutan
Organisasi itu menjadwalkan pelepasan peserta riset pada 18 Agustus 2026. Riset lanjutan akan menyasar SPPG di beberapa provinsi untuk memperluas sampel dan menguji variasi implementasi.
- Jawa Barat: 5 SPPG
- Kabupaten Tangerang: 2 SPPG
- Bengkalis, Riau: 1 SPPG
- Merauke, Papua: 1 SPPG
Catatan tata kelola dan prospek
DPP ARUN menekankan pentingnya transparansi tata kelola agar manfaat ekonomi MBG tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Selain itu, negara perlu memastikan pengelolaan SPPG berpihak kepada masyarakat dan terhindar dari praktik kartel.
Hasil riset diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan praktis untuk meningkatkan keterlibatan pelaku lokal, memperkuat akuntabilitas anggaran, dan memaksimalkan efek pengganda ekonomi program MBG di berbagai daerah.
Riset mahasiswa ini diharapkan menjadi dasar bagi pembenahan pelaksanaan MBG sehingga manfaat gizi dan ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...