DPP ARUN Dukung Riset Dampak Ekonomi Program MBG

DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) memberikan dukungan penuh terhadap riset mahasiswa Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) terkait pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Riset lapangan yang dimulai dengan kunjungan ke beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini bertujuan melihat implementasi program, menilai dampak ekonomi lokal, dan mengidentifikasi kebutuhan tata kelola yang transparan. Dukungan disampaikan pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Dukungan ARUN dan tujuan riset

Ketua Umum DPP ARUN, Bob Hasan, menilai studi mahasiswa penting untuk mengecek realisasi program MBG di tingkat layanan. Menurut Bob, riset membantu memastikan program sesuai prioritas pemerintahan dan berpihak kepada masyarakat.

"ARUN secara penuh memberikan dukungan moril atas gerakan akademis yang berpihak kepada rakyat ini. Terlebih, program ini merupakan prioritas Presiden,"

Temuan awal: potensi dampak ekonomi

Sekretaris Jenderal DPP ARUN, Bungas T. Fernando Duling, mengatakan prariset menunjukkan SPPG berpotensi mendorong pergerakan ekonomi lokal jika rantai pasok melibatkan pelaku usaha dan tenaga kerja setempat.

"Adanya penyerapan UMKM sebagai rantai pasok dan pelibatan tenaga kerja lokal sebagai relawan dapur. Hal ini terbukti mampu meningkatkan daya beli masyarakat setempat,"

DPP ARUN menilai keterlibatan UMKM, koperasi, petani, dan peternak menjadi kunci agar MBG tidak sekadar memenuhi gizi, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi hingga ke desa dan kota kecil.

Jadwal dan lokasi riset lanjutan

Organisasi itu menjadwalkan pelepasan peserta riset pada 18 Agustus 2026. Riset lanjutan akan menyasar SPPG di beberapa provinsi untuk memperluas sampel dan menguji variasi implementasi.

• Jawa Barat: 5 SPPG
• Kabupaten Tangerang: 2 SPPG
• Bengkalis, Riau: 1 SPPG
• Merauke, Papua: 1 SPPG

Catatan tata kelola dan prospek

DPP ARUN menekankan pentingnya transparansi tata kelola agar manfaat ekonomi MBG tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Selain itu, negara perlu memastikan pengelolaan SPPG berpihak kepada masyarakat dan terhindar dari praktik kartel.

Hasil riset diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan praktis untuk meningkatkan keterlibatan pelaku lokal, memperkuat akuntabilitas anggaran, dan memaksimalkan efek pengganda ekonomi program MBG di berbagai daerah.

Riset mahasiswa ini diharapkan menjadi dasar bagi pembenahan pelaksanaan MBG sehingga manfaat gizi dan ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.