Kemenaker Antisipasi PHK Dampak Konflik Timur Tengah
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan langkah pencegahan untuk mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat konflik global dan perang di Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat acara Sosialisasi Program Transmigrasi Patriot 2026 di Jakarta Pusat, Minggu, 17 Mei 2026.
Ancaman PHK dan kondisi ketenagakerjaan saat ini
Afriansyah mengatakan gejolak geopolitik memberi tekanan pada ekonomi global yang berdampak ke Indonesia. Pemerintah memantau kondisi industri untuk menekan potensi PHK sejak dini.
"Kami terus mengantisipasi ancaman PHK akibat konflik global agar angka pengangguran nasional tidak semakin meningkat. Pemerintah menyiapkan langkah pencegahan dan perlindungan pekerja menghadapi tekanan ekonomi dampak perang Timur Tengah,"
Menurut data yang disebutkan, jumlah pengangguran saat ini mencapai sekitar 7,4 juta orang atau setara 4,3 persen dari angkatan kerja. Kondisi ini menjadi dasar pemerintah memperkuat program ketenagakerjaan.
Perluasan program magang dan vokasi
Salah satu langkah utama Kemenaker adalah memperluas program Magang Nasional dan meningkatkan pelatihan vokasi. Afriansyah menyebut kuota magang dinaikkan untuk tahun 2026.
"Salah satu langkah yang disiapkan adalah dengan memperluas program Magang Nasional pada 2026. Kami menaikkan kuota peserta dari sebelumnya 100 ribu orang menjadi 150 ribu orang,"
Pemerintah juga membuka pelatihan vokasi nasional bagi lulusan SMA dan SMK melalui balai latihan kerja di berbagai daerah. Program vokasi ini disiapkan untuk menjaga kesempatan kerja di tengah ketidakpastian ekonomi.
Detail program dan manfaat bagi peserta
Beberapa poin penting program yang diumumkan Kemenaker:
- Kuota Magang Nasional naik menjadi 150.000 peserta pada 2026.
- Pelatihan vokasi nasional menyediakan 70.000 kuota untuk lulusan SMA/SMK.
- Seluruh pelatihan diberikan secara gratis melalui balai latihan kerja.
- Peserta menerima uang saku harian sebesar Rp20.000 dan sertifikasi resmi negara setelah selesai pelatihan.
Afriansyah mengarahkan calon peserta untuk mendaftar melalui aplikasi SIAPKerja. Lewat aplikasi itu, peserta bisa mendaftar magang maupun pelatihan vokasi.
Dampak jangka pendek dan prospek ke depan
Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjaga ketahanan ekonomi nasional. Kemenaker menilai penguatan pelatihan kerja akan membantu menyerap tenaga kerja dan meredam kenaikan pengangguran bila tekanan ekonomi global semakin berat.
Ke depan, pemerintah akan terus memantau perkembangan geopolitik dan menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja dan menjaga stabilitas pasar kerja nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
KPK Kaitkan Korupsi Kebijakan dengan Kerusakan Hutan Kalimantan
KPK menyebut korupsi kebijakan ikut memicu kerusakan hutan Kalimantan; isu ini diangkat dalam Youth Camp 202...
Kemenhub Perkuat Pengawasan Keselamatan Pelayaran
Kemenhub memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran dengan pemeriksaan muatan dan stabilitas kapal sebelum...
RRI Gelar UKWR: Dorong Jurnalis Adaptif di Era Disrupsi Digital
RRI menggelar UKWR di Jakarta (19 Agustus 2026) untuk memperkuat kompetensi jurnalis menghadapi disrupsi dig...
Bakom: 42 Sekolah Unggul Garuda Transformasi Sudah Beroperasi
Bakom RI mencatat 42 Sekolah Unggul Garuda Transformasi beroperasi di 15 provinsi hingga 19 Agustus 2026, ba...
Kemenkeu Pastikan Pembiayaan Awal DDMF Tak Gunakan APBN
Kemenkeu memastikan modal awal DDMF tidak menggunakan APBN; instrumen ini akan biayai proyek strategis lewat...
UKWR RRI 2026: Jurnalis RRI Jakarta Harap Lulus dengan Nilai Memuaskan
Peserta UKWR RRI di Jakarta berharap lulus kompeten; ujian 19-20 Agustus 2026 diikuti 71 peserta.