Anggaran Sumut 2027 Diproyeksi Turun, Pemprov Gandeng USU Cari Solusi

Medan — Anggaran Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk 2027 diproyeksikan turun signifikan karena adanya kekurangan penyaluran tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD), yang menimbulkan sisa utang sekitar Rp1,2 triliun dari 2026 ke 2027. Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi Sumut bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) untuk merumuskan solusi pembangunan. Kegiatan ini dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, pada Focus Group Discussion (FGD) di Kampus USU, Kamis (5/11).

Proyeksi anggaran dan penyebab

Timur menyatakan penurunan proyeksi anggaran 2027 terutama disebabkan oleh kurang salur TKD. Ia hadir mewakili Gubernur Sumut dan didampingi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Tekanan fiskal tersebut menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat.

Prioritas belanja dan prinsip penganggaran

Pemprov menegaskan prinsip money follows result untuk memastikan setiap pengeluaran APBD berorientasi pada hasil. Belanja diarahkan ke Program Hasil Terbaik Cepat (PHC) dan program strategis daerah yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar belanja rutin yang minim manfaat publik.

“Setiap rupiah dana APBD yang kita keluarkan harus berorientasi kepada hasil. Oleh karena itu, diskusi ini sangat penting agar visi dan misi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota memiliki hubungan yang erat dan saling berketerkaitan,” ujar Timur.

Bidang riset yang dibutuhkan

Timur memaparkan beberapa bidang prioritas yang membutuhkan dukungan riset akademis. Fokus riset dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas program dan memberikan solusi berbasis bukti.

1. Produktivitas ekonomi: pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri olahan, dan ekonomi kreatif.
2. Kualitas SDM dan pelayanan dasar: pemerataan pendidikan, layanan kesehatan primer, penanganan stunting, serta kesehatan ibu dan anak.
3. Konektivitas dan infrastruktur dasar: jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur kawasan produksi.
4. Pemerataan antarwilayah: perhatian khusus pada Kepulauan Nias dan Pantai Barat Sumut dengan model pembangunan berbasis potensi lokal.
5. Tata kelola dan efektivitas belanja daerah: kajian akademis, evaluasi manfaat program, dan inovasi pemerintahan yang bersih.

Peran USU dan tindak lanjut

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama USU, Hinsar Ambarita, menyorot perubahan arah riset agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui konsep Kampus Berdampak, USU ingin membalik alur riset: mengumpulkan masalah dari masyarakat dan pemda, lalu menugaskan peneliti mencari solusi.

“Bagaimana kalau kita putar? Masyarakatnya yang kita tanya, 'Bapak, Ibu, butuh apa yang mau diteliti?' setelah itu didapat, baru kita minta penelitinya untuk mencari solusinya,” kata Hinsar.

USU menyebut memiliki sekitar 1.600 peneliti dan 45.000 mahasiswa yang tersebar di berbagai daerah Sumut. Hasil inventarisasi masalah melalui formulir khusus dalam FGD diharapkan menjadi tema riset unggulan dan melahirkan rekomendasi kebijakan aplikatif.

Kolaborasi antara Pemprov Sumut dan USU bertujuan memperkuat perencanaan pembangunan agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi efektivitas program dan kesejahteraan masyarakat Sumut ke depan.