Pemerintah: Rp100,1 T untuk Rehabilitasi Pasca-bencana Sumatra

Pemerintah mengalokasikan Rp100,1 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di wilayah Sumatra periode 2026–2028. Pengumuman ini disampaikan saat peralihan dari masa tanggap darurat menuju pemulihan permanen pada 25 Mei 2026 di Jakarta. Dana tersebut akan mendanai 11.512 program yang menargetkan pemulihan infrastruktur dasar, layanan publik, dan fasilitas pendidikan.

Status pemulihan lapangan

Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa banyak layanan dasar sudah kembali normal. Pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, dan puskesmas berangsur normal. Namun, akses masih terkendala oleh longsor di beberapa titik, terutama di Aceh Tengah dan kawasan terpencil lainnya.

'Setelah masa tanggap darurat dan transisi, sekarang kita masuk menuju pemulihan permanen. Kuncinya ada pada program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dirancang bersama pemerintah daerah dan kementerian lembaga.'

Untuk infrastruktur transportasi, seluruh jalan nasional dilaporkan kembali terhubung. Beberapa jembatan nasional sudah berfungsi meski masih memakai konstruksi sementara seperti jembatan Bailey.

Rincian program dan prioritas

Pemerintah merinci 11.512 program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam kurun waktu tiga tahun. Program ini disusun berdasarkan skala prioritas, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar pada 2026.

• Pembangunan dan perbaikan jalan
• Perbaikan jembatan dan konstruksi sementara
• Pembangunan kembali sekolah dan relokasi fasilitas pendidikan
• Normalisasi aliran sungai dan fasilitas publik lainnya

Proses belajar mengajar sudah mulai berjalan kembali. Dari 4.922 sekolah terdampak, sebagian besar telah beroperasi normal. Namun, sekolah di zona merah masih memakai ruang darurat atau menumpang di sekolah lain sambil menunggu relokasi.

Alokasi anggaran 2026–2028

Pemerintah menyetujui total anggaran sebesar Rp100,1 triliun yang dialokasikan dalam tiga tahun. Rinciannya difokuskan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar.

Sebagian besar anggaran, sekitar Rp69 triliun, akan difokuskan pada sektor infrastruktur selama tiga tahun ke depan. Pemerintah juga menargetkan pengumpulan dana tambahan senilai Rp4,5 triliun hingga 2027 untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tantangan dan koordinasi

Meskipun pembiayaan telah disetujui, tantangan akses di daerah terpencil dan proses relokasi menjadi fokus pengawasan. Pemerintah menegaskan bahwa koordinasi antar-kementerian dan pemerintah daerah akan dilakukan secara berkala untuk memastikan program berjalan tepat waktu.

Pelaksanaan program akan menentukan kecepatan pemulihan wilayah terdampak. Pengawasan berkala dan pelibatan pemerintah daerah menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur dan layanan publik pulih secara permanen.