Komisi VII Dukung Tambahan Anggaran Kementerian UMKM untuk Capai 10 Juta Usaha

Kementerian UMKM mendapat dukungan penuh dari Komisi VII DPR RI atas usulan tambahan anggaran 2027 untuk mempercepat target 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Jika disetujui pemerintah, pagu anggaran kementerian naik dari Rp459,13 miliar menjadi sekitar Rp1,98 triliun.

Dukungan Komisi VII dan rincian usulan

Dukungan parlemen disampaikan saat pertemuan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026. Anggota Komisi VII, Samuel Wattimena, menyatakan alokasi saat ini belum memadai untuk menjangkau seluruh pelaku UMKM di berbagai daerah.

“Ada permintaan penambahan anggaran dan kami di Komisi VII, semua partai menyetujui permintaan tersebut. Karena anggaran yang ada saat ini tidak mencukupi untuk jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia,”

Samuel memperkirakan ada puluhan juta pelaku UMKM, dengan sekitar 5 juta berada di Pulau Jawa dan sekitar 4 juta di luar Jawa yang masih tergolong usaha kecil.

Mengapa tambahan anggaran diperlukan?

Menurut Komisi VII, tanpa peningkatan anggaran, program pemerintah berisiko tidak optimal menjangkau pelaku usaha di daerah terpencil dan skala mikro. Samuel menekankan peran pendanaan untuk memastikan program turun ke masyarakat.

“Kalau tidak ada penambahan anggaran atau biaya bagi kementerian, maka berbagai program yang seharusnya turun ke masyarakat tidak akan terjadi,”

Fokus program: Sapa UMKM dan prioritas penggunaan dana

Komisi juga menegaskan bahwa program Sapa UMKM merupakan inisiatif pendataan dan komunikasi, bukan alokasi anggaran terpisah. Program ini diarahkan untuk memperbaiki basis data dan mendorong kepatuhan legalitas pelaku usaha.

Tambahan anggaran diusulkan untuk prioritas berikut:

• Perluasan akses pembiayaan bagi UMKM
• Peningkatan kapasitas kewirausahaan dan pelatihan
• Pembukaan akses pasar dan promosi produk
• Percepatan sertifikasi produk dan legalitas usaha

Respons Kementerian UMKM

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyatakan optimisme atas pengajuan tambahan anggaran. Ia menilai kementerian telah menyiapkan sistem dan perangkat regulasi untuk mengimplementasikan program secara lebih masif jika pendanaan tersedia.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar mampu mendorong masyarakat. Yakni untuk berusaha, bekerja, dan meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan,”

Maman menambahkan bahwa keberhasilan penggunaan anggaran diukur dari dampak yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar tingkat serapan.

Implikasi dan langkah selanjutnya

Jika pemerintah menyetujui usulan, kementerian akan mengalokasikan dana untuk memperluas layanan pembiayaan, memperkuat pelatihan kewirausahaan, dan mempercepat sertifikasi produk. Keputusan final masih bergantung pada proses pembahasan anggaran pemerintah dan DPR.