Anggaran Kemenkeu 2027 Rp49,8 Triliun Disetujui DPR

Kementerian Keuangan mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp49,8 triliun untuk tahun 2027 setelah mendapat persetujuan Komisi XI DPR RI pada 15 Juni 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan anggaran itu dialokasikan untuk menjalankan mandat pengelolaan keuangan negara dan mendukung prioritas pembangunan nasional.

Rincian dan tujuan anggaran

Anggaran 2027 diarahkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat layanan publik dan mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menkeu menegaskan alokasi itu ditujukan agar Kementerian Keuangan dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

"Persetujuan tersebut menjadi dukungan penting bagi Kemenkeu dalam menjalankan mandat pengelolaan keuangan negara serta mendukung pencapaian prioritas nasional,"

Rincian program utama

Pagu indikatif sebesar Rp49,8 triliun digolongkan untuk membiayai lima program utama sebagai berikut:

• Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi: Rp3633 miliar
• Pengelolaan Penerimaan Negara: Rp1,62 triliun
• Pengelolaan Belanja Negara: Rp14,12 miliar
• Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko: Rp194,68 miliar
• Dukungan Manajemen: Rp47,94 triliun

Alokasi menurut fungsi

Menurut fungsi, pagu anggaran dibagi untuk mendukung layanan publik dan kegiatan prioritas lain. Rinciannya adalah:

• Fungsi Layanan Umum: Rp45,52 triliun
• Fungsi Ekonomi: Rp284,71 miliar
• Fungsi Pendidikan: Rp3,99 triliun

Dukungan terhadap prioritas nasional

Menkeu Purbaya menyatakan Kementerian Keuangan akan menjaga kesehatan fiskal sepanjang 2026 untuk mendukung program prioritas. Beberapa program yang disebut antara lain program sekolah rakyat, pemberantasan penyelundupan, peningkatan layanan kesehatan, dan implementasi biodiesel B50.

Dengan persetujuan Komisi XI, kementerian mendapat kepastian pagu indikatif yang memungkinkan perencanaan lebih terarah. Ke depan, realokasi dan pelaksanaan anggaran akan dipantau untuk memastikan efektivitas dalam mendukung target pembangunan nasional.