Saleh Daulay: Anggaran Memadai Kunci Efektivitas Program Ekraf

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai kerja sama lintas sektor Kementerian Ekonomi Kreatif berjalan baik, namun efektivitas program bergantung pada dukungan anggaran memadai. Pernyataan itu disampaikan usai rapat Komisi VII dengan Menteri Ekonomi Kreatif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026.

Penilaian terhadap koordinasi lintas sektor

Saleh menilai Kemenekraf aktif membangun koordinasi dengan kementerian dan lembaga di pusat serta daerah. Menurutnya, kolaborasi itu penting untuk memperluas pengembangan sektor ekonomi kreatif nasional.

“Saya kira apa yang disampaikan itu lumayan bagus ya, karena kerja sama lintas sektornya bagus juga,”

Ia menyebut kerja sama lintas kementerian menjadi salah satu modal penting dalam menjalankan program-program ekonomi kreatif.

Tekanan anggaran dan dampaknya

Meski apresiatif terhadap koordinasi, Saleh mengingatkan pelaksanaan program tidak akan maksimal tanpa pembiayaan memadai. Ia menjelaskan anggaran Kemenekraf mengalami tekanan karena beberapa kali efisiensi.

“Kerja sama seperti itu tidak akan efektif kalau memang anggarannya tidak tersedia,”

Saleh menambahkan sisa anggaran yang tersedia hingga pertengahan tahun relatif kecil dibanding kebutuhan program. Imbasnya dirasakan pada sejumlah program di tingkat kedeputian, sehingga dukungan finansial menjadi hal krusial.

“Ketika kita bekerja sama dengan kementerian lain, ya anggarannya harus ada. Supaya programnya juga bisa dilakukan,”

Tambahan anggaran Rp937 miliar dan prioritas

Komisi VII menyetujui usulan penambahan anggaran sebesar Rp937 miliar untuk Kementerian Ekonomi Kreatif. Penambahan ini dibagi sesuai kebutuhan masing-masing unit Eselon I.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyatakan tambahan anggaran akan diprioritaskan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Ia menegaskan fokus pada pemberdayaan pelaku kreatif di daerah dan memperluas akses pasar.

“Kami mendorong agar produk kreatif dari daerah bisa masuk ke pasar nasional yang sudah kuat, lalu ditingkatkan untuk menembus pasar global,”

Riefky juga menyebut upaya penguatan intellectual property (IP), pengembangan brand, serta peningkatan daya saing produk industri kreatif sebagai bagian dari prioritas.

• Pemberdayaan pelaku kreatif di daerah
• Penguatan ekosistem dan IP
• Peningkatan akses pasar nasional dan internasional

Dengan alokasi tambahan ini, tantangan ke depan adalah memastikan anggaran terserap untuk program prioritas secara transparan dan tepat sasaran. Dukungan anggaran menjadi penentu apakah kerja sama lintas sektor itu benar-benar berbuah hasil bagi pengembangan ekonomi kreatif nasional.