Saleh Daulay: Anggaran Memadai Kunci Efektivitas Program Ekraf
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai kerja sama lintas sektor Kementerian Ekonomi Kreatif berjalan baik, namun efektivitas program bergantung pada dukungan anggaran memadai. Pernyataan itu disampaikan usai rapat Komisi VII dengan Menteri Ekonomi Kreatif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026.
Penilaian terhadap koordinasi lintas sektor
Saleh menilai Kemenekraf aktif membangun koordinasi dengan kementerian dan lembaga di pusat serta daerah. Menurutnya, kolaborasi itu penting untuk memperluas pengembangan sektor ekonomi kreatif nasional.
“Saya kira apa yang disampaikan itu lumayan bagus ya, karena kerja sama lintas sektornya bagus juga,”
Ia menyebut kerja sama lintas kementerian menjadi salah satu modal penting dalam menjalankan program-program ekonomi kreatif.
Tekanan anggaran dan dampaknya
Meski apresiatif terhadap koordinasi, Saleh mengingatkan pelaksanaan program tidak akan maksimal tanpa pembiayaan memadai. Ia menjelaskan anggaran Kemenekraf mengalami tekanan karena beberapa kali efisiensi.
“Kerja sama seperti itu tidak akan efektif kalau memang anggarannya tidak tersedia,”
Saleh menambahkan sisa anggaran yang tersedia hingga pertengahan tahun relatif kecil dibanding kebutuhan program. Imbasnya dirasakan pada sejumlah program di tingkat kedeputian, sehingga dukungan finansial menjadi hal krusial.
“Ketika kita bekerja sama dengan kementerian lain, ya anggarannya harus ada. Supaya programnya juga bisa dilakukan,”
Tambahan anggaran Rp937 miliar dan prioritas
Komisi VII menyetujui usulan penambahan anggaran sebesar Rp937 miliar untuk Kementerian Ekonomi Kreatif. Penambahan ini dibagi sesuai kebutuhan masing-masing unit Eselon I.
Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyatakan tambahan anggaran akan diprioritaskan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Ia menegaskan fokus pada pemberdayaan pelaku kreatif di daerah dan memperluas akses pasar.
“Kami mendorong agar produk kreatif dari daerah bisa masuk ke pasar nasional yang sudah kuat, lalu ditingkatkan untuk menembus pasar global,”
Riefky juga menyebut upaya penguatan intellectual property (IP), pengembangan brand, serta peningkatan daya saing produk industri kreatif sebagai bagian dari prioritas.
- Pemberdayaan pelaku kreatif di daerah
- Penguatan ekosistem dan IP
- Peningkatan akses pasar nasional dan internasional
Dengan alokasi tambahan ini, tantangan ke depan adalah memastikan anggaran terserap untuk program prioritas secara transparan dan tepat sasaran. Dukungan anggaran menjadi penentu apakah kerja sama lintas sektor itu benar-benar berbuah hasil bagi pengembangan ekonomi kreatif nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...