Anggaran Dispar Medan Minim, DPRD Curiga Kas Pemko Kosong

Medan — Anggota Komisi III DPRD Medan, Godfried Effendy Lubis, menyoroti rendahnya serapan anggaran pada triwulan III 2026 di sejumlah OPD, terutama Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan. Pernyataan itu disampaikan saat rapat evaluasi serapan anggaran Dispar, Selasa (22/9).

Rendahnya realisasi anggaran dan risiko program terhenti

Godfried menduga kondisi itu terkait masalah likuiditas di kas Pemerintah Kota Medan. Ia menunjuk aliran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang hingga kini baru masuk sekitar 30 persen.

"Saya curiga kas Pemko Medan kosong. Hal itu bisa saja terjadi karena terbukti kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprovsu hingga saat ini hanya 30 persen."

Politikus tersebut memaparkan data: dari total DBH sekitar Rp310 miliar, Pemko Medan baru menerima sekitar Rp90 miliar hingga September 2026. Ia khawatir keterlambatan penerimaan dan PAD yang belum terkumpul akan membuat banyak program OPD terhenti dan berpotensi menambah Silpa akhir tahun.

Kritik pada pengelolaan pariwisata dan data kunjungan

Godfried juga mengkritik pengelolaan destinasi wisata sejarah dan kuliner di kawasan Kesawan. Ia menilai penggunaan anggaran besar tidak menghasilkan pengelolaan yang efektif.

"Habis anggaran miliaran rupiah untuk pengelolaan wisata di sana, tengok saja gedung Warenhuis hanya menjadi gudang,"

Selain itu, ia menyebut jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Medan pada 2026 baru mencapai sekitar 400 orang, angka yang menurutnya memprihatinkan dan memerlukan perhatian segera dari Dispar.

Permintaan peningkatan promosi dan pelestarian budaya

Godfried meminta Dispar memperkuat promosi dan menghadirkan inovasi produk wisata unggulan. Ia menyoroti minimnya promosi produk lokal seperti Bika Ambon, Bolu Meranti, dan durian di media luar ruang.

"Kota Medan hanya terkenal Bika Ambon, Bolu Meranti dan Durian. Tapi kita lihat saja mana ada promosi barang tersebut."

Ia menegaskan pentingnya mempertahankan identitas Kota Melayu Deli melalui ornamen budaya Melayu pada bangunan dan pintu gerbang kota.

Tanggapan Pemko: kas masih aman

Menanggapi kecurigaan itu, Plt BKAD Pemko Medan, Suluh Aulia Harahap, membantah adanya kekosongan kas. Ia menyatakan kas kota dalam kondisi aman dan mendorong setiap OPD untuk segera merealisasikan anggaran.

"Saat ini kas Pemko Aman. Justru pada rapat kemarin agar penggunaan anggaran di setiap OPD segera direalisasikan,"

Suluh mengakui bahwa keterlambatan DBH berpengaruh terhadap perputaran kas, namun menegaskan bahwa kondisi likuiditas Pemko masih terkendali.

Dengan kondisi tersebut, perhatian kini tertuju pada langkah Dispar dan OPD terkait untuk mempercepat realisasi program, memperbaiki promosi, serta memastikan identitas budaya tetap tercermin dalam pengembangan pariwisata Kota Medan.