Alissa Wahid: Keteladanan Kunci Pulihkan Kepercayaan Publik

Alissa Wahid menilai krisis keteladanan di pemerintahan membuat kepercayaan publik menurun. Pernyataan itu disampaikan pada konferensi pers Pesan Kemerdekaan Gerakan Nurani Bangsa di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Agustus 2026. Ia menyoroti bahwa lemahnya teladan pejabat memperlemah tugas negara dalam melayani publik dan mendorong praktik korupsi serta konflik kepentingan.

Keteladanan dan pemberantasan korupsi

Menurut Alissa, hilangnya keteladanan menjadi akar berbagai persoalan publik. Ia menyebut korupsi, kolusi, nepotisme, dan rangkap kepentingan sebagai akibat langsung dari kondisi tersebut. Karena itu, ia menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas dan pengembalian aset negara sebagai tindakan nyata.

"Kepercayaan rakyat kepada pemerintah menurun karena luruhnya keadaban berbangsa dan bernegara serta hilangnya keteladanan penyelenggara negara kita bersama. Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada retorika, tetapi harus menjadi praktik nyata melalui penegakan hukum tegas dan konsisten,"

Dengan penegakan yang konsisten, Alissa berharap kepercayaan publik dapat dipulihkan dan praktik penyalahgunaan kekuasaan dapat ditekan.

Pendidikan dan kesehatan sebagai investasi bangsa

Selain pemerintahan, Alissa menyoroti pendidikan, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi masa depan. Ia mendorong pemerataan layanan agar generasi mendatang tumbuh sehat, cerdas, dan berkarakter.

Ia menilai pembangunan sektor pendidikan tak cukup hanya meningkatkan kemampuan akademik. Pembentukan budi pekerti dan karakter harus menjadi bagian dari kurikulum. Di sisi lain, layanan kesehatan perlu ditingkatkan melalui fasilitas memadai dan distribusi yang merata.

"Pendidikan, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia adalah investasi masa depan bangsa yang harus diperkuat secara merata dan berkelanjutan. Kita juga perlu menyiapkan layanan kesehatan serta kesejahteraan bagi lansia agar kehidupan masyarakat tetap terjamin dan bermartabat semuanya,"

Peran masyarakat sipil dan Gerakan Nurani Bangsa

Alissa mengajak masyarakat sipil untuk aktif membangun demokrasi, bukan sekadar menjadi penonton. Ia menyebut organisasi masyarakat, komunitas agama, kampus, media, dan warga sebagai pilar penting dalam memperkuat kesadaran publik dan menjembatani aspirasi rakyat.

Gerakan Nurani Bangsa, kata Alissa, akan terus mengambil bagian dalam upaya menjaga cita-cita kemerdekaan. Delapan pesan kemerdekaan yang disampaikan menjadi panggilan untuk bergerak kolektif demi masa depan Indonesia.

Pesan Lukman Hakim Saifuddin

Mantan Menteri Agama 2014–2019, Lukman Hakim Saifuddin, menambahkan bahwa demokrasi harus kembali berpijak pada kedaulatan rakyat. Ia mengingatkan agar pembuatan kebijakan dan perubahan undang-undang dilakukan secara matang dan tidak tergesa-gesa.

"Demokrasi dan hukum harus kembali berpijak pada kedaulatan rakyat sebagai dasar utama kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pembuatan kebijakan dan perubahan undang-undang tidak boleh dilakukan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat serta konstitusi,"

Lukman juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan pemisahan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Penekanan pada keteladanan, penegakan hukum, dan penguatan layanan publik menjadi poin utama dari pernyataan kedua tokoh itu, yang menurut mereka krusial untuk memulihkan kepercayaan dan menjaga demokrasi di Indonesia.