101 Penyandang Disabilitas Terima Alat Bantu Pasca Banjir di Aceh Utara
Sebanyak 101 penyandang disabilitas di Desa Glumpang Samlakoe, Aceh Utara, menerima bantuan alat bantu pada Senin (18/5). Penyaluran dilakukan sebagai bagian dari respons pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah sejak 8 Desember 2025 untuk membantu pemulihan kemandirian korban.
Penanganan pascabencana yang inklusif
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara, Ns Mulyadi SKep MKes, menyatakan penyediaan alat bantu masuk dalam rangkaian penanganan pascabencana. Selain distribusi perangkat, penanganan juga mencakup pendataan kebutuhan, rehabilitasi fisik dan psikososial, serta rekonstruksi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
Jenis alat bantu yang didistribusikan
Distribusi disesuaikan dengan kebutuhan penerima. Bantuan tersebut bertujuan memulihkan kemampuan aktivitas sehari-hari agar berjalan aman dan bermartabat.
- Kursi roda
- Tongkat adaptif dan alat bantu jalan
- Alat bantu dengar
- Kacamata
- Perangkat pendukung mobilitas lainnya
Pendampingan teknis dan layanan purna jual
Penyaluran alat bantu disertai edukasi bagi penerima dan kader kesehatan desa. Materi meliputi cara pemasangan, penggunaan, perawatan, serta mekanisme layanan konsumen. Langkah ini dimaksudkan agar alat bantu dapat dipakai secara optimal dan berkelanjutan.
Kolaborasi lintas pihak
Kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama CBM Global Disability Inclusion dan YAKKUM Emergency Unit. Pelibatan perangkat desa, relawan, organisasi penyandang disabilitas, serta masyarakat setempat memastikan distribusi tepat sasaran.
Suasana acara dipenuhi haru ketika para penerima menerima alat yang mereka butuhkan untuk menunjang mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Penyaluran ini merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi inklusif dan pendidikan pascabencana untuk memastikan penyandang disabilitas terlibat dalam proses rekonstruksi.
Implikasi dan langkah ke depan
Penyediaan alat bantu tersebut bukan sekadar distribusi barang, melainkan bagian dari strategi pemulihan jangka panjang yang menekankan aksesibilitas dan inklusi. Ke depan, pemerintah daerah bersama mitra diharapkan melanjutkan monitoring pemakaian alat dan memperkuat kebijakan kesiapsiagaan bencana yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
ASPERA Mini Studio: Transformasi Digital Pembelajaran Speaking SAS
ASPERA Mini Studio hadir sebagai sistem pembelajaran speaking digital di SAS, memadukan studio, multimedia,...
Subulussalam Beringin Menuju Desa Definitif, BIG Lakukan Verifikasi Batas
Desa Persiapan Subulussalam Beringin menjalani verifikasi batas wilayah oleh BIG setelah peroleh kode regist...
Ketua DPRK Banda Aceh Soroti Lonjakan Perceraian dan Kekerasan Anak
Ketua DPRK Banda Aceh kunjungi Mahkamah Syar'iyah, soroti lebih dari 300 perkara perceraian Jan–Sep 2026 dan...
DP3APM Copot 5 Kepling, 2 Lainnya Tunggu Keputusan Ombudsman
DP3APM Tebingtinggi mencopot 5 kepling pada 1 Oktober; dua lainnya menunggu keputusan Ombudsman setelah meng...
Eksekutor Pembakar Mobil Sukur Rambe Ditahan, Polisi Diminta Ungkap Dalang
Tersangka DH ditahan usai mengaku membakar mobil Sukur Rambe atas perintah RPJ; polisi didesak menuntaskan p...
LSM Tuding Gudang di Medan Labuhan Menimbun Solar Subsidi Ilegal
LSM Social Justice laporkan dugaan penimbunan solar subsidi di gudang Medan Labuhan; minta polisi segera ber...