Aksi Mahasiswa USU di DPRD Sumut: 9 Tuntutan untuk Pemerintah
Ratusan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Senin (15/6). Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi terkait kinerja pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dan menyerahkan sembilan tuntutan kepada wakil rakyat.
Aksi singkat dan tujuan
Aksi berlangsung secara tertib. Mahasiswa menegaskan tuntutan mereka berfokus pada isu ekonomi, kebijakan publik, penegakan hukum, serta hak masyarakat adat dan penanganan bencana. Tujuannya adalah meminta DPRD dan pemerintah menindaklanjuti berbagai persoalan yang dianggap mendesak.
Rincian sembilan tuntutan
Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan tuntutan secara rinci sebagai berikut:
- Meminta pemerintah menjaga stabilitas harga BBM dan mengawasi distribusi BBM subsidi agar hanya diterima pihak yang berhak.
- Menuntut efisiensi dan transparansi pengalokasian APBN dan APBD dengan memprioritaskan program prioritas.
- Menolak dwifungsi Polri dan menuntut peningkatan transparansi serta akuntabilitas di tubuh kepolisian.
- Memberhentikan program MBG dan menciptakan program pemenuhan gizi masyarakat yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
- Mendesak pemerintah mengembalikan pendidikan sebagai program utama nasional demi masa depan bangsa.
- Mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat.
- Meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta penindakan tegas terhadap praktik tambang ilegal.
- Mendesak evaluasi menyeluruh pelayanan publik pada sektor kelistrikan dan air bersih oleh pemerintah daerah.
- Menuntut janji pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka 19 juta lapangan kerja segera direalisasikan.
Memberhentikan program MBG dan menciptakan program pemenuhan gizi masyarakat yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, lanjut mahasiswa
Dampak dan harapan
Mahasiswa berharap tuntutan tersebut segera ditindaklanjuti oleh DPRD Sumut dan pemerintah pusat. Mereka juga meminta agar pengawasan publik diperkuat sehingga kebijakan yang diambil benar-benar pro terhadap kelompok yang paling membutuhkan.
Langkah berikutnya
Pihak DPRD dan pemerintah belum mengumumkan respons resmi dalam laporan aksi ini. Mahasiswa menyatakan akan mengikuti perkembangan dan menggelar aksi lanjutan bila tuntutan tidak ditangani secara serius.
Catatan: Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian pengawalan kebijakan publik yang dilakukan kalangan mahasiswa ke berbagai lembaga pemerintahan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...
Polda Sumut Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
Polda Sumut menangkap tujuh pelaku penembakan di Deliserdang pada 21/11; penangkapan pengembangan dari kasus...
Setahun Pascabencana, Konsorsium Jangkau 357 Ribu Penerima Manfaat di Aceh
Konsorsium Kebaikan Indonesia sudah menjangkau 357.000 penerima manfaat; penanganan darurat berjalan bersama...
Pasangan Suami Istri Tewas Setelah Avanza Tabrak Pohon di Kotapinang
Minibus Avanza menabrak pohon jati di Jalinsum Mampang Kotapinang malam 20/11; pasangan suami istri tewas, j...