Aksi Mahasiswa USU di DPRD Sumut: 9 Tuntutan untuk Pemerintah

Ratusan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Senin (15/6). Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi terkait kinerja pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dan menyerahkan sembilan tuntutan kepada wakil rakyat.

Aksi singkat dan tujuan

Aksi berlangsung secara tertib. Mahasiswa menegaskan tuntutan mereka berfokus pada isu ekonomi, kebijakan publik, penegakan hukum, serta hak masyarakat adat dan penanganan bencana. Tujuannya adalah meminta DPRD dan pemerintah menindaklanjuti berbagai persoalan yang dianggap mendesak.

Rincian sembilan tuntutan

Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan tuntutan secara rinci sebagai berikut:

1. Meminta pemerintah menjaga stabilitas harga BBM dan mengawasi distribusi BBM subsidi agar hanya diterima pihak yang berhak.
2. Menuntut efisiensi dan transparansi pengalokasian APBN dan APBD dengan memprioritaskan program prioritas.
3. Menolak dwifungsi Polri dan menuntut peningkatan transparansi serta akuntabilitas di tubuh kepolisian.
4. Memberhentikan program MBG dan menciptakan program pemenuhan gizi masyarakat yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
5. Mendesak pemerintah mengembalikan pendidikan sebagai program utama nasional demi masa depan bangsa.
6. Mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat.
7. Meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta penindakan tegas terhadap praktik tambang ilegal.
8. Mendesak evaluasi menyeluruh pelayanan publik pada sektor kelistrikan dan air bersih oleh pemerintah daerah.
9. Menuntut janji pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka 19 juta lapangan kerja segera direalisasikan.

Memberhentikan program MBG dan menciptakan program pemenuhan gizi masyarakat yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, lanjut mahasiswa

Dampak dan harapan

Mahasiswa berharap tuntutan tersebut segera ditindaklanjuti oleh DPRD Sumut dan pemerintah pusat. Mereka juga meminta agar pengawasan publik diperkuat sehingga kebijakan yang diambil benar-benar pro terhadap kelompok yang paling membutuhkan.

Langkah berikutnya

Pihak DPRD dan pemerintah belum mengumumkan respons resmi dalam laporan aksi ini. Mahasiswa menyatakan akan mengikuti perkembangan dan menggelar aksi lanjutan bila tuntutan tidak ditangani secara serius.

Catatan: Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian pengawalan kebijakan publik yang dilakukan kalangan mahasiswa ke berbagai lembaga pemerintahan.