Aliansi Mahasiswa Demo di DPRD Sumut Tuntut 7 Perbaikan Publik

MEDAN — Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (18/6). Aksi itu menuntut tujuh poin kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, antara lain soal harga bahan pokok, BBM, serta kesejahteraan tenaga pendidik.

Isi tuntutan dan penyerahan aspirasi

Melalui surat aspirasi yang diserahkan ke DPRD Sumut, mahasiswa menyatakan aksi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab akademik dan komitmen pada nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Mereka meminta DPRD meneruskan tuntutan ke pemerintah pusat dan mengawal realisasinya.

Tujuh tuntutan utama yang disuarakan meliputi:

• Penurunan harga bahan pokok dan BBM yang dianggap memberatkan masyarakat.
• Evaluasi menyeluruh terhadap PLN pasca-blackout yang mengganggu aktivitas warga.
• Jaminan kesejahteraan bagi seluruh tenaga pendidik, termasuk guru honorer, guru swasta, dan pengajar di daerah terpencil.
• Penghentian praktik militerisme di ranah sipil dan evaluasi keterlibatan unsur militer dalam sektor sipil.
• Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penghentian pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
• Pengentasan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan prioritas anggaran untuk kebutuhan masyarakat.
• Transparansi Lembaga Danantara dalam pengelolaan aset dan investasi negara.

Kutipan koordinator aksi

“Demokrasi yang sehat menuntut adanya ruang dialog antara masyarakat dan lembaga perwakilan rakyat. Aspirasi yang disampaikan secara argumentatif merupakan bagian penting dalam memperkuat kualitas pemerintahan dan memastikan setiap kebijakan benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat,” ujar Koordinator Aksi Dicky Wahyu Harahap.

Tuntutan tambahan dan harapan

Mahasiswa juga meminta Presiden RI mempercepat realisasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 agar manfaat kebijakan dapat segera dirasakan publik. Mereka mendesak DPRD Sumut untuk aktif meneruskan aspirasi dan mengawal implementasi kebijakan tersebut.

Peserta aksi dan prospek

Aksi bertajuk “Indonesia Arahnya ke Mana?” diikuti organisasi mahasiswa dan kepemudaan seperti BEM Dharmawangsa, HMI UMSU, PKPMI Unimed, BEM IBK Indonesia, serta perwakilan kampus lain di Medan. Massa menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Aspirasi yang disampaikan kini menunggu tindak lanjut dari DPRD dan respons pemerintah pusat, sementara mahasiswa berjanji melanjutkan pengawasan hingga tuntutan mereka mendapat jawaban konkrit.