Perwakilan Ketua DPRD Kabupaten Adukan HPP, Energi, dan MBG ke Presiden

Perwakilan pengurus Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menemui Kepala Staf Kepresidenan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026. Kunjungan 20 orang ini bertujuan menyampaikan aspirasi terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan energi, serta tata kelola sumber daya daerah.

Agenda pertemuan dan tindak lanjut

Pertemuan berlangsung sekitar 1,5 jam dengan suasana hangat. Kepala Staf Kepresidenan menerima masukan dan berjanji meneruskannya ke Presiden.

"Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan. Dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden,"

Menurut Kepala Staf, aspirasi dari pimpinan DPRD kabupaten penting karena wakil legislatif memahami problematika di masing-masing daerah.

HPP gabah dan ketahanan pangan

Salah satu permintaan utama ADKASI adalah agar pemerintah mempertahankan HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. ADKASI menilai kebijakan ini memberi kepastian pendapatan bagi petani dan mendorong stabilitas ekonomi di daerah.

"Ketahanan pangan ini harus kita wujudkan, salah satunya adalah ditandai dengan harga pembelian gabah itu Rp6.500. Menurut kami harus tetap dipertahankan oleh pemerintah supaya ini menjaga keuntungan petani agar lebih stabil,"

Permintaan ini disampaikan oleh Ketua Umum ADKASI dalam pertemuan tersebut.

Dorongan swasembada energi

ADKASI juga meminta percepatan upaya swasembada energi. Delegasi menyoroti tingginya impor bahan bakar minyak dan mendorong peningkatan produksi migas dalam negeri.

Mereka mengusulkan agar produksi gas alam terkompresi (Compressed Natural Gas atau CNG) dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan LPG impor serta meningkatkan lifting migas nasional.

"Tentunya kami mendorong agar Indonesia kuat secara energi... rekanan-rekanan perusahaan migas diberikan untuk bisa meningkatkan produksi dalam negeri sehingga lifting migas ini naik,"

Evaluasi program MBG dan tata kelola SDA

Selain itu, ADKASI meminta evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, terutama struktur operasional, dapur MBG atau SPPG, dan sasaran penerima manfaat. Mereka mendukung kelanjutan program dengan sejumlah perbaikan.

"Kami mendukung program MBG ini adalah program yang baik, program yang mulia. Menurut saya tetap harus didorong dengan evaluasi,"

ADKASI juga mengkritik minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), termasuk perizinan sektor besar seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan kelautan. Menurut delegasi, kewenangan daerah semakin terbatas sehingga potensi pendapatan lokal tidak optimal.

Delegasi berharap masukan itu ditindaklanjuti oleh pusat untuk memperkuat kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan kemandirian energi serta memperbaiki peran daerah dalam pengelolaan SDA.