Pemkab Aceh Selatan Klarifikasi Temuan LHP BPK soal Kendaraan
TAPAKTUAN — Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengeluarkan klarifikasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan aset kendaraan dinas, kelebihan pembayaran sewa, dan pengadaan mobil dinas Bupati. Pemerintah menyatakan semua kendaraan telah terdata, kelebihan pembayaran sebesar Rp208,68 juta telah dikembalikan, dan pengadaan mobil dinas sesuai anggaran APBK 2025.
Data dan pengecekan fisik kendaraan dinas
Pemkab membantah kabar bahwa 144 unit kendaraan dinas senilai Rp15,72 miliar hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), melalui Bidang Aset, mengaku telah melakukan pendataan menyeluruh dan pengecekan fisik untuk kendaraan roda empat.
Hasilnya, menurut pemerintah daerah, seluruh kendaraan telah diidentifikasi, terdokumentasi, dan tercatat dalam sistem manajemen aset daerah. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh Selatan, Dicky Ichwan, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset.
Kami sampaikan kepada masyarakat bahwa informasi mengenai hilangnya 144 unit kendaraan dinas tidak benar. BPKD melalui Bidang Aset telah menyelesaikan pendataan dan pengecekan fisik kendaraan. Seluruh kendaraan ada dan tercatat dalam sistem manajemen aset daerah.
Inspektur Aceh Selatan, Yusrizal, juga menyatakan telah berkoordinasi dengan BPK Perwakilan Aceh untuk memastikan keberadaan kendaraan sehingga identifikasi berjalan baik. Pemerintah daerah berjanji melanjutkan koordinasi dengan BPK untuk menuntaskan aspek administratif sesuai ketentuan.
Kelebihan pembayaran sewa sudah dikembalikan
Menanggapi temuan BPK tentang kelebihan pembayaran sewa kendaraan operasional sebesar Rp208,68 juta, Pemkab menyatakan seluruh kelebihan pembayaran telah disetorkan kembali ke Kas Daerah sebelum LHP BPK diterbitkan.
Kami menghormati fungsi pengawasan BPK. Atas temuan tersebut, kelebihan pembayaran telah disetorkan kembali secara penuh ke Kas Daerah sebelum LHP diterbitkan.
Dengan pengembalian tersebut, rekomendasi BPK pada poin ini dinilai telah ditindaklanjuti. Pemerintah daerah juga menggunakan temuan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan internal, menyempurnakan administrasi kontrak, dan meningkatkan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan.
Pengadaan mobil dinas Bupati dan kebijakan penggunaan
Terkait pengadaan mobil dinas Bupati senilai Rp1,87 miliar, Pemkab menjelaskan bahwa proses penganggaran tercantum dalam APBK Tahun Anggaran 2025 dan disusun sebelum pelantikan H. Mirwan, MS, M.Sos. Meski kendaraan sudah dianggarkan dan diadakan, Bupati memilih menggunakan kendaraan pribadinya untuk operasional sehari-hari sebagai upaya efisiensi anggaran.
Pak Bupati memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk operasional sehari-hari. Hal ini merupakan bentuk komitmen beliau terhadap efisiensi anggaran dan fokus pemerintah pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pemkab memastikan kendaraan dinas yang sudah diadakan akan dimanfaatkan sesuai peraturan agar memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan.
Penutup: tindak lanjut dan opini BPK
Sebagai bentuk akuntabilitas, Aceh Selatan juga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas fungsi pengawasan masyarakat dan media, serta menegaskan komitmen untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pohon Pinus Tumbang Timpa Xpander di Simalungun, 1 Orang Luka Parah
Pohon pinus tumbang menimpa Mitsubishi Xpander di Simpang Palang, Simalungun; satu penumpang luka parah dan...
Pajak Daerah Sumut 2026: Sebagian Besar Belum Capai Target
Dengan enam pekan tersisa, sebagian besar jenis pajak Sumut belum capai target; PAP hampir terpenuhi sementa...
Nias Gelar Tanam Padi Serentak, Sekda Tekankan Disiplin dan Teknologi
Sekda Nias buka Gerakan Tanam Padi Serentak di Desa Soewe (19/11), tekan disiplin jadwal tanam, teknologi, d...
Realisasi Pajak Sumut 2026: PAP Nyaris Capai Target, Alat Berat Tertinggal
Realisasi pajak Sumut akhir 2026 belum optimal; PAP hampir capai target, sementara Pajak Alat Berat dan Opse...
Polda Sumut Tangkap 7 Tersangka Perdagangan Bayi di Medan
Polda Sumut menangkap tujuh tersangka perdagangan bayi di Medan setelah rekayasa pengasuhan dan rangkaian tr...
Polres Sergai Gagalkan Pengiriman PMI Nonprosedural ke Malaysia
Polres Sergai menangkap seorang agen dan menyelamatkan dua calon PMI yang hendak diberangkatkan nonprosedura...