Aceh Besar Pertahankan WTP ke-14 atas LKPD 2025
Aceh Besar kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Kamis (4/6). Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris, menerima hasil pemeriksaan tersebut didampingi Ketua DPRK Abdul Muchti.
Penyerahan LHP dan pihak terkait
Acara penyerahan LHP berlangsung di kantor BPK Perwakilan Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menerima opini WTP yang menandai capaian beruntun selama 14 kali. Hadir dalam kesempatan itu pimpinan daerah yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
Makna pencapaian bagi pemerintah daerah
Bupati yang akrab disapa Syech Muharram menyambut baik hasil pemeriksaan ini. Ia menekankan bahwa capaian bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bukti konsistensi pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
"Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah, dukungan DPRK, serta pengawasan dari berbagai pihak. Kami akan terus berupaya menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Aceh Besar," ujar Syech Muharram usai acara.
Ia menambahkan bahwa opini WTP harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan yang dirasakan masyarakat. Penggunaan anggaran efektif dan tepat sasaran menjadi prioritas agar manfaatnya nyata bagi warga.
Catatan BPK dan rekomendasi
Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, menyampaikan bahwa opini WTP diberikan karena laporan keuangan telah disajikan wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, BPK tetap mengeluarkan rekomendasi untuk memperkuat sistem pengendalian internal.
Rekomendasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten diwajibkan menindaklanjuti temuan untuk memperkecil risiko kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas.
Dampak jangka panjang dan prospek
Dengan raihan WTP ke-14 secara beruntun, kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Aceh Besar semakin menguat. Capaian ini juga menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, Pemkab menegaskan komitmen untuk terus menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat akuntabilitas, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah sebagai instrumen utama pembangunan serta peningkatan layanan publik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...