Lebih dari 200 Platform Laporkan Self-Assessment ke Kemkomdigi
Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan dari lebih dari 200 platform digital yang melakukan self-assessment sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas). Pernyataan ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid usai pertemuan di Antara Heritage Center, Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026. Laporan berisi profil platform terkait penerapan sistem perlindungan anak di ruang digital untuk pengguna di bawah usia 16 tahun.
Siapa dan apa yang dilaporkan
Menurut Menkomdigi, laporan datang dari beragam jenis platform, termasuk beberapa pemain global. Pelaporan ini mencakup profil risiko dan langkah perlindungan yang sudah atau akan diterapkan setiap platform. Tujuan utamanya adalah memastikan anak terlindungi saat berinteraksi di layanan digital.
Contoh platform yang melapor
Meutya menyebut beberapa nama besar yang telah mengirimkan hasil self-assessment. Ini menunjukkan cakupan kepatuhan yang cukup luas dan keterlibatan aktor utama di pasar Indonesia.
- Netflix
- ChatGPT
- Platform games seperti PUBG
- Marketplace besar: Shopee, Tokopedia, Lazada
Kata Menkomdigi
"Hari ini kami juga bisa melaporkan bahwa, sudah melapor kepada Komdigi kurang lebih 200 platform. Untuk memberikan self-assessment, terhadap profil risiko mereka masing-masing,"
Dengan data tersebut, Kemkomdigi dapat melihat sejauh mana tiap platform sudah memenuhi kewajiban di bawah PP Tunas. Menkomdigi menegaskan pentingnya sistem perlindungan yang jelas bagi pengguna anak.
Proses evaluasi dan tindak lanjut
Langkah berikutnya adalah evaluasi berkas yang masuk untuk menentukan tingkat risiko masing-masing platform. Menkomdigi menyatakan proses penilaian dilakukan secara teliti agar hasilnya akurat dan adil.
"Jadi kita saat ini tengah memeriksa berkas dari seluruh platform yang sudah masuk itu, untuk menilai apakah ini risiko tinggi atau tidak. Nanti setelah ditelaah dengan teliti, kita akan tentukan profil risiko mereka,"
Hasil evaluasi akan menjadi dasar kebijakan pengawasan dan penetapan langkah mitigasi bila ditemukan risiko tinggi terhadap perlindungan anak.
Implikasi kebijakan
PP Tunas mewajibkan perlindungan untuk pengguna anak di bawah usia 16 tahun, sehingga pelaporan dan evaluasi ini menjadi momen penting untuk meningkatkan standar perlindungan di ekosistem digital. Kemkomdigi juga membuka kemungkinan kerja sama lebih lanjut dengan platform untuk memperkuat mekanisme perlindungan.
Untuk melihat salinan peraturan terkait, publik dapat mengakses portal peraturan pemerintah di peraturan.go.id sebagai rujukan resmi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...