Investor Swiss Laporkan Transaksi Mencurigakan di Zoé’s Paradise Samosir
MEDAN — Seorang investor asal Swiss, Marlene Hammerli, yang selama hampir sepuluh tahun berinvestasi di Zoé’s Paradise Waterfront Hotel Samosir, melaporkan dugaan kejanggalan pengelolaan hotel ke aparat kepolisian, Selasa (15/9). Laporan mencakup temuan transaksi bernilai ratusan juta rupiah dan klausul kerja yang dinilai merugikan perusahaan.
Pelaporan ke Polda
Kuasa hukum Marlene, Wili Erlangga, S.H., mengatakan pihak hotel menyerahkan berkas, data transaksi, dan bukti awal kepada Polda Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti. Menurut Wili, penilaian terkait ada tidaknya tindak pidana diserahkan sepenuhnya kepada penyidik berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan.
'Atas temuan tersebut, pihak hotel telah menempuh jalur hukum dan menyerahkan dokumen, data transaksi serta bukti awal kepada Polda Sumatera Utara untuk ditelusuri lebih lanjut.'
Temuan transaksi dan PKWTT
Pihak hotel menemukan beberapa transaksi keuangan yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah dan dinilai perlu penjelasan dari manajemen sebelumnya. Selain itu, ditemukan pula Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang memuat klausul pembayaran yang bisa mencapai empat kali lipat, sehingga dinilai memberatkan perusahaan.
Wili menyatakan pihaknya tengah menelaah siapa yang membuat dan menandatangani perjanjian itu, kewenangan mereka, serta dasar dan kepentingan perusahaan saat klausul tersebut dimasukkan.
Klaim ketenagakerjaan dan dampak operasional
Di tengah proses pelaporan, sejumlah mantan pekerja mengajukan tuntutan ketenagakerjaan melalui Dinas Ketenagakerjaan dan membawa kasus ini sampai ke DPRD. Hotel menegaskan para pekerja yang mengajukan tuntutan itu sebenarnya telah mengundurkan diri, bukan diberhentikan secara sepihak.
'Yang perlu dilihat secara utuh adalah bahwa justru pihak Hotel juga mengalami kerugian. Setelah mengundurkan diri, sejumlah pekerja langsung meninggalkan Hotel, padahal sebagian dari mereka memegang posisi penting dalam operasional Hotel.'
Menurut tim hukum hotel, pengunduran diri mendadak menyebabkan gangguan fungsi-fungsi strategis karena serah terima tanggung jawab dan pekerjaan belum berjalan dengan baik.
Sikap hotel terhadap proses pemerintahan
Pihak hotel mempertanyakan mengapa perkara yang sempat diproses di tingkat Kabupaten Samosir kemudian bergulir kembali di tingkat Provinsi. Hotel juga menyampaikan keberatan atas pemberitaan yang menyatakan mereka mangkir dari pemanggilan Disnaker Provinsi, dengan alasan surat panggilan resmi tersebut belum pernah diterima.
'Pekerja tentu berhak memperoleh perlindungan hukum, tetapi perusahaan dan investor yang datang dengan itikad baik ... juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan serta kepastian hukum.'
Proses penyelidikan oleh aparat kepolisian masih berlangsung dan hasil pemeriksaan dokumen serta alat bukti akan menentukan langkah hukum selanjutnya.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Bupati Asahan Tegaskan Sinergi Pemda Percepat Pembangunan
Bupati Asahan minta sinergi antar Pemda di Rapat Revisi UU 23/2014 untuk percepat pembangunan dan tingkatkan...
Koperasi Desak Eksekusi Putusan MA atas Lahan Eks PT Torganda
Koperasi mendesak eksekusi dua putusan MA atas 47.000 ha lahan eks PT Torganda; menuntut kepastian hak dan p...
Polrestabes Medan Gerebek Rumah di Jalan Jermal, Dua Orang Diamankan
Tim gabungan Polrestabes Medan menggerebek rumah di Jalan Jermal pada 30/10; ditemukan barang bukti narkoba...
Pengadilan Agama Stabat Naik Jadi Kelas IA, PIRSM Diluncurkan
Plt. Bupati Langkat apresiasi kenaikan Pengadilan Agama Stabat ke Kelas IA dan peluncuran aplikasi PIRSM unt...
Dekranasda Sabang Dorong Produk IKM Kakao dan Kemasan
Ketua Dekranasda Sabang kunjungi Sentra IKM Kakao dan Rumah Kemasan di Sabang Fair untuk dorong promosi, kem...
Banda Aceh Serahkan Kursi Roda untuk Tiga Warga Lueng Bata
Wakil Wali Kota Banda Aceh menyalurkan tiga kursi roda untuk warga Kecamatan Lueng Bata yang lumpuh atau str...