Wamen HAM: Penyelesaian Papua Butuh Keterlibatan Semua Pihak

Wakil Menteri HAM Mugiyanto menegaskan penyelesaian berbagai persoalan di Papua memerlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa dan konsensus nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian HAM pada 7 Juli 2026. Menurutnya, kondisi di Papua bersifat kompleks sehingga tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja.

Keterlibatan lintas lembaga dan tokoh

Mugiyanto menyatakan penanganan Papua harus melibatkan otoritas formal dan unsur masyarakat. Ia menekankan peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif bersamaan dengan tokoh agama dan masyarakat sipil. Keterlibatan partai politik juga disebutnya penting untuk membangun konsensus yang luas.

• Legislatif
• Eksekutif
• Yudikatif
• Tokoh agama
• Tokoh masyarakat
• Partai politik

Dengan melibatkan beragam pihak, lanjut Mugiyanto, pemerintah berharap tercipta penyelesaian strategis yang berkelanjutan untuk isu-isu sosial, keamanan, dan pembangunan di wilayah tersebut.

Komitmen terhadap penegakan hukum dan HAM

Pemerintah juga menegaskan komitmen kuat terhadap penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia di Papua. Menurut Mugiyanto, prinsip tersebut menjadi landasan dalam setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh negara.

Dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia kami sudah memberikan komitmen yang sebesar-besarnya dan terus kami pegang dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi di Papua

Keterangan itu menunjukkan fokus pada dua aspek: memperbaiki tata kelola hukum serta menjamin perlindungan hak warga. Mugiyanto mengatakan upaya ini perlu diikuti langkah-langkah nyata agar kepercayaan masyarakat meningkat.

Langkah ke depan dan implikasi

Menurut Wamen HAM, tahap berikutnya adalah membangun mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan dan memastikan partisipasi masyarakat setempat. Konsensus nasional dinilai perlu untuk menyusun kebijakan jangka panjang yang menyentuh akar masalah, bukan sekadar solusi sementara.

Jika keterlibatan lintas sektor dan penegakan HAM dijalankan konsisten, pemerintah berharap permasalahan di Papua dapat dikelola secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan menghasilkan stabilitas sosial serta peningkatan kesejahteraan di daerah.

Keterlibatan lintas komponen bangsa menjadi syarat utama untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan di Papua.