DPRD Minta Usut Pungli dan Jual Beli Lapak di Pasar Alun-Alun Batu
BATU — Anggota DPRD Kota Batu dari Fraksi PDI Perjuangan, Khamim Tohari, mendesak Pemerintah Kota Batu mengusut tuntas dugaan pungutan liar dan praktik jual beli lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Alun-Alun Kota Batu. Desakan datang setelah kasus itu diduga berlangsung bertahun-tahun dan merugikan pedagang kecil setempat.
Desakan DPRD dan agenda hearing
Khamim menyatakan DPRD siap menampung keluhan para pedagang dan memfasilitasi aspirasi melalui agenda hearing untuk mencari solusi. Ia menegaskan penanganan harus menyasar pelaku yang merugikan agar pengelolaan fasilitas umum kembali tertib.
“Tentu kami sebagai wakil rakyat siap menampung setiap keluhan dan aspirasi para korban dugaan pungli ini.”
Selain mendorong proses klarifikasi, Khamim menekankan area Pasar Alun-Alun merupakan fasilitas umum yang tidak boleh diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Penyelidikan dan penegakan hukum
Khamim mendukung penyelidikan yang dilakukan kepolisian terkait dugaan pungli dan jual beli lapak. Namun ia mengingatkan agar penegakan hukum berlangsung adil tanpa tebang pilih.
“Kalau terbukti ada jual beli lapak, maka itu ilegal.”
Ia juga menegaskan pemerintah daerah harus berani menindak apabila ada pelanggaran, sehingga memberi efek jera terhadap praktik yang merugikan pedagang kecil.
Solusi bagi pedagang: relokasi dan penataan
Selain penindakan, Khamim meminta Pemkot menyiapkan solusi bagi pedagang bila dilakukan penataan kawasan. Ia menyebut relokasi sebagai opsi penting agar PKL tidak kehilangan mata pencaharian.
“Kalau Satpol PP bertindak atas dasar penegakan aturan, ya harus memberikan solusi seperti relokasi misalnya.”
Menurut Khamim, pendekatan penegakan aturan yang dibarengi solusi praktis akan melindungi kelompok rentan dan menjaga ketertiban pengelolaan fasilitas umum.
Dampak dan langkah selanjutnya
Jika terbukti, praktik pungli dan jual beli lapak berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi pedagang kecil serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan ruang publik. DPRD Kota Batu akan melanjutkan peran pengawasan melalui mekanisme resmi untuk memastikan proses hukum dan penataan berjalan transparan.
Penanganan diharapkan tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga menghadirkan solusi yang berpihak pada masyarakat kecil dan memulihkan tata kelola pasar yang adil.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
PDI Perjuangan Mendesak Pemprov Tetapkan UMK Jatim 2027 yang Layak
Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemprov Jatim tetapkan UMK 2027 yang menjamin kehidupan layak pekerja dan men...
Ngawi Specta Carnival 2026: Karnaval Budaya, Jerami dan Bambu
Ngawi Specta Carnival 2026 di Alun-Alun Merdeka menampilkan 16 kontingen serta kostum dari jerami dan bambu...
Sanusi Bawa Layanan Publik ke Masjid Ringinsari lewat Safari Suling
Bupati Malang Sanusi bawa layanan gratis—administrasi, kesehatan, dan NIB UMKM—ke Masjid At Taqwa Ringinsari...
DPRD Jatim Telusuri Sinkronisasi Data Desil yang Hambat Bantuan
Anggota DPRD Jatim Yordan Batara-Goa akan koordinasi dengan Dinsos dan BPS menelusuri masalah sinkronisasi d...
4.000 Warga Ikut Jalan Sehat Hari Pahlawan di Dandangan
Sekitar 4.000 warga mengikuti jalan sehat Hari Pahlawan di Dandangan, Kediri, Minggu 22 November 2026 untuk...
Warga Jambesari Keluhkan Jalan Rusak dan Anggaran Desa
Warga Jambesari Darusolah keluhkan jalan rusak dan keterbatasan anggaran desa; aspirasi akan dibawa anggota...