Menperin Usul Tambahan Anggaran Rp1,59 T untuk Program Prioritas 2027

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun untuk tahun 2027. Usulan disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026. Tambahan anggaran ditujukan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri nasional.

“Dan oleh sebab itu, kami di Kemenperin mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun. Sekali lagi untuk peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri,”

Rincian usulan anggaran

Kemenperin merinci alokasi usulan untuk beberapa program prioritas. Dana dialokasikan untuk restrukturisasi mesin, pengujian, dukungan IKM, hingga pengembangan sistem informasi.

• Restrukturisasi mesin dan peralatan industri: Rp202 miliar.
• Pengadaan alat uji untuk penerapan SNI dan hilirisasi industri: Rp162,55 miliar.
• Fasilitasi pengembangan produk, standar, dan akses pasar bagi IKM: Rp136,62 miliar.
• Program restart industri kecil pasca bencana: Rp120,51 miliar.
• Penumbuhan wirausaha baru untuk IKM: Rp78 miliar.
• Renovasi gedung dan pengadaan sarana pendidikan vokasi: Rp71,49 miliar.
• Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan menengah vokasi: Rp71,06 miliar.
• Pelatihan vokasi industri: Rp63 miliar.
• Pengembangan sistem informasi industri: Rp55,95 miliar.

“Antara lain, yang pertama program restrukturisasi mesin peralatan industri. Ini sesuai dengan apa yang menjadi perhatian dari banyak anggota Komisi VII kemarin,”

Dukungan untuk IKM dan penanganan pascabencana

Usulan anggaran menempatkan perhatian khusus pada industri kecil dan menengah. Dana diarahkan untuk pengembangan produk, peningkatan standar, dan perluasan akses pasar. Selain itu, tersedia alokasi untuk pemulihan usaha setelah bencana melalui program restart industri kecil.

Pengembangan SDM dan infrastruktur vokasi

Penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dari usulan. Renovasi fasilitas vokasi dan pengadaan sarana mendapat alokasi signifikan. Program pendidikan dan pelatihan vokasi dirancang untuk mendukung kebutuhan tenaga terampil industri yang relevan dengan agenda hilirisasi.

Proses selanjutnya

Agus menegaskan Kemenperin terbuka untuk berkonsultasi dengan Komisi VII DPR RI terkait rincian usulan anggaran tersebut. Pembahasan lanjutan di DPR akan menentukan penetapan akhir alokasi untuk APBN 2027.

Usulan ini mencerminkan upaya pemerintah memperkuat fondasi industri nasional menghadapi persaingan global dan mendorong nilai tambah melalui hilirisasi.