Tanjungbalai Gelar Uji Kompetensi Tenaga Konstruksi 2026

Tanjungbalai — Pemerintah Kota Tanjungbalai membuka kegiatan Pembekalan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Tahun 2026 pada Selasa, 15 September, di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Kegiatan dibuka oleh Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina dan bertujuan meningkatkan kualitas serta legalitas tenaga kerja konstruksi sesuai ketentuan nasional.

Pembukaan dan tujuan kegiatan

Kepala Dinas PUTR, Tety Juliany Siregar, menjelaskan acara ini bagian dari program nasional sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Menurutnya, sertifikasi wajib berdasarkan Pasal 70 Undang‑Undang No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi.

“Sertifikat ini merupakan pengakuan atas kemampuan/kompetensi kerja khususnya tenaga kerja konstruksi, yang disebut sertifikat kompetensi kerja (SKK), sebelumnya dikenal dengan sebutan sertifikat keterampilan (SKT),”

Rincian peserta dan pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai penuh dari APBD Kota Tanjungbalai dan diikuti 98 tenaga kerja. Peserta berasal dari penyedia jasa konstruksi, OPD PUTR, dan OPD lain di kota tersebut.

Hasil capaian sebelumnya

Tety menyatakan capaian program selama empat tahun terakhir cukup tinggi. Pada 2022–2025, sebanyak 360 tenaga kerja untuk 14 jabatan mendapat pembekalan dan 357 orang dinyatakan lulus uji sertifikasi.

Dampak terhadap pembangunan daerah

Tety menekankan Kota Tanjungbalai sedang berbenah untuk mewujudkan Tanjungbalai Emas. Pekerjaan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur, khususnya penanggulangan banjir, membutuhkan tenaga kerja yang kompeten.

“Kuantitas dan kualitas tenaga kerja konstruksi yang telah bersertifikat sangat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan konstruksi,”

Komitmen pemerintah dan manfaat bagi pekerja

Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menyampaikan APBD 2026 telah mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi uji kompetensi. Pemerintah fokus pada peningkatan SDM konstruksi tingkat 1 sampai 6.

“Untuk menghasilkan produk infrastruktur yang berkualitas serta proses konstruksi yang efektif dan efisien, ... hanya dapat terpenuhi jika terlaksananya tertib penyelenggaraan konstruksi,”

Fadly menambahkan dua komponen utama kegiatan adalah pembekalan untuk menambah wawasan proses konstruksi dan uji sertifikasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja peserta.

Pelaksana dan peserta

Acara dihadiri pimpinan OPD, lembaga sertifikasi profesi yang ditunjuk BNSP (LSP Astekindo Konstruksi Mandiri dan LSP Petakindo Konstruksi Mandiri), asesor P3SM, narasumber pembekalan, serta para peserta uji kompetensi. Kegiatan dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta oleh Wali Kota Mahyaruddin.

Dengan bertambahnya tenaga kerja konstruksi bersertifikat, pemerintah berharap peningkatan kualitas proyek sekaligus perbaikan kesejahteraan pekerja melalui kompensasi yang layak.