Gubernur Banten Panggil Pengelola Tol Jakarta–Merak Terkait ODOL
Gubernur Banten Andra Soni memanggil pengelola ruas Tol Jakarta–Tangerang dan Tangerang–Merak pada 30 Mei 2026. Pemanggilan ini dilakukan menyusul maraknya truk over dimension over loading (ODOL) yang mengganggu keselamatan, parkir liar di bahu jalan, dan kerusakan permukaan jalan.
Rapat koordinasi dan pihak yang hadir
Rapat koordinasi mempertemukan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Jasa Marga, Astra Infra Toll Road Tangerang–Merak, kepolisian, serta pemerintah daerah yang wilayahnya dilintasi jalan tol. Pertemuan difokuskan pada keluhan masyarakat dan langkah konkret untuk memperbaiki pelayanan.
- BPJT Kementerian PUPR
- Jasa Marga
- Astra Infra Toll Road Tangerang–Merak
- Kepolisian dan pemerintah daerah setempat
Penertiban ODOL: target dan langkah awal
Kepala BPJT, Wilan Oktavian, menyampaikan pemerintah pusat akan memperketat penanganan kendaraan ODOL sebagai bagian dari kebijakan zero ODOL pada Januari 2027. Pembatasan kendaraan ODOL di jalan tol akan dimulai secara bertahap sejak 1 Juni 2026.
Kalau targetnya zero ODOL 2027, maka penertiban harus dimulai sekarang,
Wilan juga menegaskan penindakan akan melibatkan koordinasi intensif antara pengelola jalan nasional dan pemerintah daerah.
Perbaikan jalan dan antisipasi banjir
BPJT meminta operator jalan tol mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Poin yang mendapat perhatian meliputi perbaikan jalan rusak, penanganan genangan banjir, pengaturan antrean gerbang tol, serta penertiban parkir liar.
Astra Infra Toll Road sedang mengkaji pelebaran sedikitnya 11 titik crossing drainase di ruas Tangerang–Merak untuk mengurangi risiko banjir saat curah hujan tinggi. Pengguna jalan selama ini kerap mengeluhkan antrean panjang dan titik-titik rawan genangan, terutama musim hujan dan libur panjang.
Keterangan Gubernur dan langkah daerah
Parkir dibahu jalan dan kendaraan besar yang berada di jalur kanan itu menjadi perhatian utama. Semua kita koordinasikan supaya ada solusi,
Andra Soni menegaskan meski pengelolaan tol berada di kewenangan pusat dan badan usaha jalan tol, Pemprov Banten akan terus mengawal agar pelayanan kepada masyarakat membaik. Tol Jakarta–Merak dipakai warga Banten setiap hari, sehingga perbaikan layanan dinilai mendesak.
Dampak dan tindak lanjut
Hasil rapat menempatkan penertiban ODOL dan perbaikan infrastruktur sebagai prioritas jangka pendek. Operator tol dan BPJT dijadwalkan melakukan pemantauan berkala dan melaporkan progres perbaikan serta penertiban. Langkah lanjutan akan diumumkan sesuai perkembangan koordinasi antar-pemangku kepentingan.
Berita Terkait
Ketua DNIKS: Lansia Semakin 'Up to Date' dengan Teknologi
DNIKS menyatakan lansia makin akrab dengan teknologi; modul literasi digital disesuaikan agar mudah diterima...
RRI Perkuat Pemberdayaan Lansia Lewat Siaran dan Komunitas
RRI membuka ruang siaran dan komunitas untuk pemberdayaan lansia lewat program seperti Selantang, dialog, da...
DNIKS Ajak Lansia Bergerak dan Membaca untuk Jaga Kesehatan
Effendy Choirie ajak lansia rutin bergerak, membaca, dan berbagi pengetahuan untuk jaga kesehatan pada acara...
Pemerintah Perluas Digitalisasi Bansos ke 42 Daerah Mulai Juni 2026
Pemerintah memperluas digitalisasi bansos ke 42 kabupaten/kota mulai Juni 2026 untuk penyaluran lebih tepat...
Internet 100 Mbps Rp100 Ribu Dinilai Jadi Game Changer
Wamenkomdig Nezar Patria sebut internet 100 Mbps Rp100 ribu berpotensi mengatasi kesenjangan akses digital d...
Komdigi: Lebih dari Separuh Anak Terpapar Konten Seksual
Komdigi: Lebih dari 50% anak Indonesia terpapar konten seksual di media sosial; pemerintah keluarkan PP TUNA...