Mensos Pastikan Tindaklanjut Temuan BPK soal Pendamping PKH
Kementerian Sosial akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang merangkap pekerjaan. Pernyataan itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tindak lanjut meliputi penyusunan action plan dan verifikasi terhadap ribuan pendamping yang tercatat dalam temuan BPK.
Jumlah pendamping dan hasil verifikasi
Gus Ipul menyebut lebih dari 1.600 pendamping PKH direkomendasikan untuk pemeriksaan. Hingga tahap awal, pihak kementerian telah memverifikasi lebih dari 800 orang.
Hasil verifikasi sementara menunjukkan 144 pendamping bekerja penuh waktu di tempat lain, sementara sekitar 600 lainnya memiliki pekerjaan paruh waktu.
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Direkomendasikan oleh BPK | Lebih dari 1.600 |
| Selesai diverifikasi | Lebih dari 800 |
| Bekerja penuh waktu di tempat lain | 144 |
| Bekerja paruh waktu | Sekitar 600 |
Sanksi dan dasar aturan
Gus Ipul menegaskan bahwa pendamping yang ditemukan bekerja penuh waktu di tempat lain melakukan pelanggaran berat. Mereka wajib mengembalikan uang yang telah diterima pemerintah sebagai bagian dari sanksi administrasi.
Menurutnya, kondisi bekerja di tempat lain sempat diperbolehkan saat pendamping berstatus tenaga honorer. Namun setelah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), aturan berubah dan pendamping tidak lagi diizinkan memiliki pekerjaan lain.
Pengawasan legislator
Mensos meminta Komisi VIII DPR RI membantu mengawal pelaksanaan action plan agar seluruh rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh. Ia berharap keterlibatan legislatif mempercepat penyelesaian temuan dan memperkuat akuntabilitas program.
"Komisi VIII bisa ikut membantu, ikut mendorong. Dan ikut memastikan bahwa seluruh rekomendasi itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial," kata Gus Ipul.
Pelaksanaan rekomendasi BPK akan berlanjut pada verifikasi lebih lanjut dan penetapan sanksi administratif sesuai ketentuan. Kementerian Sosial menyatakan akan melaporkan perkembangan tindak lanjut kepada pihak-pihak terkait hingga seluruh temuan terselesaikan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...