3 Solusi untuk Pemerataan Ekonomi lewat Pariwisata

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menekankan tiga isu pokok yang mesti segera diselesaikan agar sektor pariwisata bisa mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Pariwisata di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (3/6/2026). Tiga isu utama adalah konektivitas udara, reformasi regulasi investasi daerah, dan penguatan kewenangan fiskal bagi pemerintah daerah.

Konektivitas udara: akses sebagai fondasi

Novita menilai promosi destinasi tidak akan efektif tanpa dukungan akses transportasi yang memadai. Ia mengingatkan pemerintah untuk membuka rute penerbangan langsung yang strategis, sehingga arus wisatawan menyebar ke berbagai daerah.

Contoh yang dia sebutkan adalah rute langsung dari Bangkok ke Manado atau rute ke Kediri yang bisa menopang destinasi di Trenggalek. Tanpa jaringan penerbangan yang merata, fenomena over-tourism akan terus menumpuk di titik tertentu.

"Promosi akan sulit menghasilkan dampak maksimal apabila akses menuju destinasi masih terbatas. Konektivitas harus menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan pariwisata nasional,"

Reformasi regulasi investasi daerah

Masalah kedua yang diungkap Novita adalah hambatan perizinan dan alih fungsi lahan yang menghambat investasi pariwisata. Dari kunjungan kerja ke beberapa daerah, ia menemukan banyak proyek tertunda karena proses birokrasi yang panjang dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal.

Novita mendorong Kementerian Pariwisata agar lebih aktif menjembatani persoalan tersebut. Percepatan perizinan dan kepastian regulasi dinilai penting untuk menarik investor dan mempercepat pengembangan destinasi lokal.

Penguatan kewenangan fiskal daerah

Persoalan ketiga menyangkut ruang fiskal bagi pemerintah daerah. Novita menekankan perlunya memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan sumber pendapatan baru dari sektor pariwisata demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, dukungan fiskal dari pusat harus diimbangi kebijakan yang memberi ruang bagi daerah mengoptimalkan potensi pariwisatanya sehingga manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

"Daerah pada prinsipnya mendukung berbagai kebijakan fiskal nasional. Namun pemerintah pusat juga perlu memberikan ruang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi pariwisatanya,"

Data, evaluasi, dan outcome

Selain tiga isu teknis tersebut, Novita meminta Kementerian Pariwisata menyajikan data komparatif yang lebih komprehensif tentang daya saing pariwisata Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari angka kunjungan atau devisa semata.

Evaluasi harus berorientasi pada outcome, yakni sejauh mana sektor pariwisata mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan menumbuhkan ekonomi lokal.

Komisi VII memandang penguatan konektivitas, reformasi regulasi, dan dukungan fiskal sebagai langkah strategis untuk memastikan manfaat pembangunan pariwisata dirasakan lebih luas hingga ke berbagai daerah di Indonesia.