Novita Hardini: Tiga Langkah Dorong Pemerataan Pariwisata

JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti tiga persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan agar sektor pariwisata dapat mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. Ketiga persoalan itu adalah penguatan konektivitas udara, penyederhanaan regulasi investasi daerah, dan penguatan kewenangan fiskal pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Pariwisata di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.

Konektivitas udara sebagai prioritas

Novita mengingatkan, promosi destinasi tanpa dukungan akses transportasi memadai tidak efektif. Menurutnya, banyak daerah potensial yang masih terisolasi dari jaringan penerbangan langsung, sehingga kunjungan wisata terpusat pada beberapa titik saja.

Ia memberi contoh rute strategis yang perlu dibuka, seperti penerbangan langsung dari Bangkok ke Manado atau penerbangan menuju Kediri yang dapat mendukung destinasi di Trenggalek. Tanpa rute langsung dan frekuensi memadai, masalah over-tourism akan terus terjadi di destinasi utama.

Pariwisata harus menjadi instrumen pemerataan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, berbagai hambatan mendasar yang masih dihadapi daerah perlu segera diselesaikan,

Reformasi regulasi investasi daerah

Persoalan kedua yang diangkat adalah kompleksitas perizinan dan alih fungsi lahan yang sering menghambat investasi pariwisata. Novita menyatakan banyak proyek tertunda akibat birokrasi panjang dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal.

Karena itu, ia mendorong agar Kementerian Pariwisata mengambil peran lebih proaktif sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat proses perizinan dan menyelesaikan hambatan regulasi.

Penguatan kewenangan fiskal pemerintah daerah

Persoalan ketiga terkait ruang fiskal bagi pemerintah daerah. Novita menilai daerah perlu diberi lebih banyak fleksibilitas untuk mengembangkan sumber pendapatan baru dari pariwisata, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat.

Dia menegaskan bahwa dukungan fiskal dari pusat perlu diimbangi dengan pemberian kewenangan yang memungkinkan daerah mengoptimalkan potensi pariwisata lokal tanpa mengabaikan kebijakan fiskal nasional.

Data komparatif dan orientasi pada outcome

Selain tiga fokus tersebut, Novita meminta Kementerian Pariwisata menyajikan data komparatif yang lebih komprehensif mengenai posisi daya saing pariwisata Indonesia di Asia Tenggara. Ia menekankan ukuran keberhasilan harus melihat hasil yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar angka kunjungan atau devisa.

Sebagai catatan penutup, Komisi VII memandang sektor pariwisata memiliki potensi besar sebagai motor pertumbuhan nasional. Penguatan konektivitas, reformasi regulasi, dan dukungan fiskal daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan manfaat pariwisata dapat dirasakan lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.