Mendiktisaintek: Terduga Pemalsu Riset Bukan Dosen Aktif

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memastikan tiga terduga pelaku kasus pemalsuan data penelitian bukan dosen aktif. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis, 28 Mei 2026, menyusul laporan terkait pemalsuan riset pada simposium internasional di Kopenhagen, 17-21 Mei 2026.

Kronologi singkat dan identitas terduga

Peristiwa itu terungkap setelah adanya dugaan manipulasi data pada makalah yang dipresentasikan di sebuah symposium penyakit pneumonia di Kopenhagen. Mendiktisaintek menyebut telah mengantongi tiga nama terduga pelaku: Prihantini, Rifaldy Fajar, dan Rini Winarti.

Nama-nama tersebut, menurut pernyataan resmi kementerian, tidak terindikasi sebagai dosen aktif. Meski demikian, pemerintah memandang kasus ini serius karena berpotensi merusak kepercayaan terhadap ekosistem riset nasional.

Proses verifikasi dan peran komite etik

Kementerian menegaskan Indonesia memiliki mekanisme untuk menindak pelanggaran akademik, termasuk komite etik dan penjaminan mutu. Setiap dugaan akan melalui proses verifikasi objektif dan memberikan ruang klarifikasi bagi pihak terkait.

Berdasarkan informasi awal yang kami peroleh, pihak-pihak yang disebut dalam kasus ini tidak terindikasi sebagai dosen aktif

Pernyataan itu menegaskan langkah awal adalah klarifikasi dan pemeriksaan bukti, bukan vonis publik. Langkah ini penting untuk menjaga prosedur yang adil sekaligus menegakkan integritas ilmiah.

Reaksi politik dan kekhawatiran publik

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan keprihatinan atas dugaan manipulasi akademik. Ia menilai tindakan tersebut mencederai nama baik ilmuwan Indonesia di forum internasional.

Kami tentu sangat prihatin atas dugaan skandal riset palsu yang melibatkan WNI di forum ilmiah internasional

Politikus itu menambahkan manipulasi data tidak hanya melanggar etika akademik tetapi juga dapat mencoreng nama bangsa. Ia mengingatkan bahwa teknologi kecerdasan buatan seharusnya menjadi alat bantu, bukan sarana untuk memalsukan karya ilmiah.

Langkah pencegahan dan rekomendasi

Sebagai antisipasi, anggota DPR meminta pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga riset memperketat pengawasan serta tata kelola integritas akademik. Fokusnya pada pemeriksaan sumber data, penggunaan AI yang etis, dan penguatan komite etik.

Kasus ini masih dalam tahap verifikasi. Pemeriksaan lanjutan diharapkan memberi kepastian hukum sekaligus memperjelas dampak terhadap penilaian riset yang dipresentasikan di forum internasional.

Di luar proses hukum dan etik, kejadian ini menjadi pengingat pentingnya transparansi data dan akuntabilitas penelitian untuk mempertahankan kredibilitas ilmiah Indonesia di kancah global.