DPRD Jember Minta Tindak Lanjut untuk Tata Kelola Pengadaan

JEMBER — Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, meminta Pemerintah Kabupaten Jember segera menindaklanjuti rekomendasi hasil Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permintaan itu disampaikan agar tata kelola pengadaan barang dan jasa diperkuat dan potensi penyimpangan di lingkungan OPD dapat dicegah.

Rekomendasi MCP harus ditindaklanjuti

Candra menilai hasil evaluasi MCP yang dipaparkan KPK pada Juni lalu perlu mendapat perhatian serius dari seluruh unit kerja, khususnya yang menangani pengadaan barang dan jasa. Ia menekankan rekomendasi bukan sekadar administrasi, melainkan pijakan perbaikan sistem pengadaan.

"UKPBJ harus meneliti secara cermat calon penyedia jasa. Jangan sampai praktik seperti itu justru menimbulkan persoalan dan berdampak pada citra Pemerintah Kabupaten Jember maupun bupati."

Pernyataan itu disampaikan Candra pada Kamis (23/7/2026) ketika mengingatkan pentingnya mekanisme verifikasi yang lebih ketat.

Temuan praktik penyedia jasa dan fokus sektor MICE

Candra mengaku menerima informasi berkaitan dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha sama, namun menggunakan nama perusahaan berbeda dalam proses pengadaan. Kondisi ini mendorong permintaan agar Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) melakukan pemeriksaan latar belakang dan verifikasi dokumen lebih teliti.

Perhatian khusus diarahkan pada pengadaan di sektor MICE serta jasa event organizer yang masuk klasifikasi KBLI 82301 dan 82302. Menurutnya, sektor ini rawan praktik pengalihan identitas penyedia jika verifikasi lemah.

Fungsi pengawasan DPRD dan evaluasi proyek sebelumnya

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Candra meminta agar proyek-proyek yang pernah jadi sorotan publik dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat pencegahan korupsi. Ia menyebut contoh-contoh yang perlu dikaji ulang untuk perbaikan prosedur pengadaan.

• Pengadaan Gerobak Cinta di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
• Pekerjaan paving di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya

Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menemukan kelemahan prosedural dan memastikan akuntabilitas pada tahapan perencanaan, evaluasi penawaran, dan pelaksanaan kontrak.

Dampak pada program prioritas daerah

Candra mengingatkan bahwa perbaikan tata kelola pengadaan penting agar program-program prioritas pemerintah daerah tidak terganggu oleh persoalan hukum atau sorotan publik. Ia mencontohkan program Mini Bunga Desa yang sedang berjalan dan harus terlindungi dari potensi hambatan administratif.

Penegasan DPRD itu ditujukan agar Pemerintah Kabupaten Jember dan seluruh OPD bergerak cepat memperbaiki substansi tata kelola, bukan hanya memenuhi kewajiban administratif semata.

Perbaikan sistem pengadaan, menurut Candra, harus mencakup langkah-langkah verifikasi lebih ketat, transparansi proses, dan tindak lanjut rekomendasi MCP KPK supaya pengadaan berjalan akuntabel dan berintegritas.