Puan: Pemenuhan Hak Anak Jadi Indikator Keberhasilan Pembangunan

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah menjadikan pemenuhan hak anak sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan nasional. Pernyataan itu disampaikan saat memperingati Hari Anak Nasional, Kamis, 23 Juli 2026, di Jakarta. Ia menegaskan setiap kebijakan di pusat maupun daerah harus berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Pengukuran keberhasilan pembangunan

Puan menilai ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur. Menurutnya, negara harus mampu menjamin hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan lingkungan yang aman.

"Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau meningkatnya investasi, tetapi juga dari semakin sedikitnya anak yang putus sekolah, menurunnya angka stunting dan kekerasan terhadap anak,"

Ia menambahkan bahwa indikator juga harus mencakup akses layanan dasar, ruang bermain yang layak, dan perlindungan anak di dunia digital.

Kesenjangan kesempatan dan perlindungan

Puan meminta pemerintah memastikan tidak ada kesenjangan kesempatan bagi anak antara perkotaan dan pedesaan, atau antara wilayah barat dan timur Indonesia. Ia juga menekankan perlindungan bagi anak dari keluarga prasejahtera.

"Pemerintah tidak boleh membiarkan adanya kesenjangan kesempatan antara anak-anak di perkotaan dan pedesaan, antara wilayah barat dan timur Indonesia, maupun antara anak yang lahir dari keluarga mampu dan keluarga yang hidup dalam keterbatasan,"

Upaya penguatan layanan publik dan pengurangan kesenjangan menjadi prioritas agar kebijakan pembangunan benar-benar dirasakan semua anak.

Ancaman yang dihadapi anak Indonesia

Puan mengingatkan masih banyak tantangan yang mengancam hak dan perkembangan anak. Ia menyebut beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah dan lembaga pendidikan.

• Stunting dan masalah gizi
• Anak putus sekolah
• Kekerasan terhadap anak dan eksploitasi
• Perkawinan usia dini
• Perundungan (bullying), termasuk di ruang digital

Sebagai langkah konkret, Puan meminta pemerintah bersama satuan pendidikan menyusun strategi lebih efektif untuk menekan kasus perundungan di sekolah dan dunia maya.

"Anak-anak Indonesia harus terbebas dari praktik perundungan. Baik perundungan verbal, psikologis, maupun perundungan di ruang digital yang semakin banyak ditemukan,"

Peran DPR dan langkah ke depan

Puan memastikan DPR RI akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan perlindungan anak berjalan efektif.

"Negara harus hadir bukan hanya ketika anak menghadapi persoalan, tetapi sejak awal melalui kebijakan yang memperkuat keluarga, menjamin layanan dasar yang berkualitas, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak,"

Ia juga menekankan bahwa target Indonesia Emas 2045 hanya dapat tercapai jika setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan mengoptimalkan potensinya. Puan mendorong penyusunan kebijakan yang konkret dan terukur agar janji perlindungan anak dapat diwujudkan di seluruh wilayah Indonesia.