Puan: Pemenuhan Hak Anak Jadi Indikator Keberhasilan Pembangunan

Jakarta, 23 Juli 2026 — Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah menjadikan pemenuhan hak anak sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan nasional. Pernyataan itu disampaikan saat peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026. Menurut Puan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan lingkungan aman.

Puan: ukuran pembangunan harus berpihak pada anak

Puan menegaskan setiap kebijakan pembangunan di tingkat pusat dan daerah harus berpihak pada kepentingan terbaik anak. Ia menyerukan agar indikator pembangunan memasukkan aspek yang mengukur kesejahteraan dan perlindungan anak secara langsung.

“Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau meningkatnya investasi, tetapi juga dari semakin sedikitnya anak yang putus sekolah, menurunnya angka stunting dan kekerasan terhadap anak.”

Ia menambahkan bahwa ukuran keberhasilan juga harus terlihat dari akses layanan dasar yang merata, ruang bermain yang layak, serta perlindungan anak di ruang digital.

Tantangan anak Indonesia saat ini

Puan mengingatkan masih banyak persoalan yang menghambat pemenuhan hak anak. Masalah ini menjadi tolok ukur sejauh mana negara hadir untuk melindungi generasi penerus.

• Stunting
• Putus sekolah
• Kekerasan terhadap anak
• Perkawinan usia dini
• Eksploitasi anak
• Perundungan (bullying), termasuk di ruang digital

“Anak-anak Indonesia harus terbebas dari praktik perundungan. Baik perundungan verbal, psikologis, maupun perundungan di ruang digital yang semakin banyak ditemukan.”

Peran DPR dan langkah yang diharapkan

Puan memastikan DPR RI akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan perlindungan anak berjalan efektif. Ia juga meminta pemerintah dan satuan pendidikan menyusun strategi lebih efektif menekan kasus perundungan di sekolah dan ruang digital.

Lebih jauh, Puan meminta upaya mengurangi kesenjangan kesempatan bagi anak-anak di seluruh wilayah Indonesia, baik perkotaan-pedesaan maupun kawasan barat-timur, serta antara keluarga mampu dan prasejahtera.

Implikasi jangka panjang

Puan menekankan bahwa tujuan Indonesia Emas 2045 hanya akan tercapai jika setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan mengoptimalkan potensinya. Menurutnya, negara harus hadir sejak awal melalui kebijakan yang memperkuat keluarga dan menjamin layanan dasar berkualitas bagi anak.

Permintaan Puan menempatkan hak anak sebagai bagian sentral dari agenda pembangunan, sekaligus menuntut langkah nyata pemerintah dan parlemen untuk mewujudkannya.