Taput Percepat Pemulihan Infrastruktur dengan Kementerian PU

TAPUT — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mempercepat pemulihan infrastruktur pasca-bencana melalui penguatan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pertemuan antara Bupati Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dan Ketua Satgas Pasca Bencana Sumatera Bidang PU, Ir. Jarot Widyoko, berlangsung di Siborongborong, Rabu (9/9).

Prioritas perbaikan jalan dan irigasi

Pembahasan difokuskan pada evaluasi progres dan penanganan lanjutan terhadap jalan, jembatan, jaringan irigasi, serta normalisasi sungai yang terdampak. Kementerian PU memprioritaskan pemulihan akses Jalan Nasional ruas Tarutung–Tapanuli Tengah/Sibolga.

Sektor irigasi mendapat dukungan melalui Program Optimasi Lahan (Oplah) dengan pagu sekitar Rp42 miliar yang mencakup 32 lokasi. Selain itu, penanganan fisik dan normalisasi Sungai Aek Sarulla di Kecamatan Pahae Jae sedang dilaksanakan.

Kebutuhan pembiayaan untuk jalan kabupaten

Bupati Jonius menekankan bahwa perhatian pusat tidak cukup pada jalan nasional dan jaringan irigasi. Ia meminta dukungan anggaran yang memadai untuk memperbaiki jalan kabupaten yang rusak parah akibat bencana.

"Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU yang telah berjalan. Namun, Pemkab Tapanuli Utara masih membutuhkan alokasi anggaran yang besar untuk penanganan jalan kabupaten terdampak bencana, terutama yang berada di wilayah Kecamatan Parmonangan, Adian Koting, Sipoholon, dan kawasan Pahae,"

Jonius menilai pemulihan jalan kabupaten krusial karena berdampak langsung pada mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kerusakan yang tidak segera ditangani berisiko memperlambat distribusi barang dan layanan dasar.

Tindak lanjut dan mekanisme koordinasi

Menanggapi usulan Pemkab, Jarot Widyoko mengapresiasi langkah proaktif pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan. Ia menyatakan usulan prioritas tersebut akan dibawa ke tingkat pusat untuk diupayakan realisasinya secara bertahap.

Pemkab menegaskan komitmen untuk terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya koordinasi ini dimaksudkan agar proses perbaikan berjalan terencana dan sesuai kemampuan anggaran pusat maupun daerah.

Dampak dan harapan ke depan

Dengan pemulihan infrastruktur yang terkoordinasi, diharapkan konektivitas kembali pulih sehingga aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat berjalan optimal. Proses rehabilitasi yang terarah juga penting untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur menghadapi bencana di masa depan.

Catatan: Pemkab akan terus melakukan pemantauan dan pelaporan progres kepada pihak pusat agar alokasi anggaran dan pekerjaan fisik dapat segera direalisasikan.