Pemprov Sumut Perketat Pengawasan Tambang Ilegal dengan MoU APH
Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat pengawasan dan penertiban aktivitas tambang ilegal mulai pekan ini dengan menggandeng aparat penegak hukum. Langkah ini bertujuan memastikan kegiatan pertambangan sesuai izin, melindungi lingkungan, dan menjaga keselamatan warga di sekitar lokasi tambang.
Konsolidasi internal dan rencana MoU
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut sedang melakukan konsolidasi internal sebagai langkah awal. Selanjutnya, Pemprov berencana menandatangani MoU dengan aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan dan Kepolisian, untuk memperkuat pengawasan di lapangan.
“Saat ini kita sedang melakukan konsolidasi internal di organisasi, selanjutnya kita berencana untuk membuat MoU dengan APH yakni pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk bersama melakukan pengawasan dan penertiban tambang ilegal di Sumut,” ujar Dedi Jaminsyah Putra Harahap pada Senin (8/6).
Fokus penindakan dan penguatan pengawasan
Menurut Dedi, kolaborasi dengan aparat penegak hukum menjadi langkah strategis agar pengawasan berjalan lebih efektif. Pemprov ingin tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga memastikan ada tindakan hukum terhadap pelanggaran serius.
“Pemprov Sumut akan memastikan pengawasan berjalan lebih kuat dengan melibatkan aparat penegak hukum. Ini bagian dari upaya penertiban agar aktivitas tambang yang ada di Sumut benar-benar sesuai regulasi,” tambahnya.
Sinergi antar-pemangku kepentingan
Selain APH, Pemprov Sumut akan memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain. Tujuannya memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan pertambangan.
- Mempercepat inventarisasi lokasi tambang tanpa izin.
- Mendorong penertiban berbasis bukti dan penegakan hukum.
- Meningkatkan sosialisasi kewajiban perizinan dan standar keselamatan kerja.
Pesan kepada pelaku usaha
Pemprov mengingatkan seluruh pelaku usaha pertambangan untuk mematuhi ketentuan perizinan. Mereka juga diminta menerapkan standar keselamatan kerja dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar tambang.
Komitmen pemerintah ditegaskan sebagai upaya menciptakan tata kelola pertambangan yang tertib dan berkelanjutan, serta memberi manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek lingkungan.
Ke depan, langkah konsolidasi dan rencana MoU diharapkan mempercepat penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal dan memperkuat perlindungan lingkungan di Sumatera Utara.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...