Wakil DPRD Desak Perumda Tugu Tirta Tangani Krisis Air Irigasi Tumpang
Malang — Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok, mendesak Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang bertanggung jawab atas krisis air irigasi yang melanda petani di Kecamatan Tumpang. Desakan itu disampaikan setelah Zulham mengadvokasi petani Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) saat inspeksi ke sumber mata air Sumberpitu di Desa Duwet Krajan.
Kunjungan lapangan dan keluhan petani
Zulham turun langsung beberapa waktu lalu untuk mendengar keluhan petani tentang berkurangnya aliran air dari Sumberpitu. Menurut petani, pasokan air yang biasa mengairi sawah kini tidak mencukupi sehingga ada ancaman kekeringan dan gagal panen.
Ia mengatakan telah mengikuti persoalan itu sejak sebelum menjabat sebagai anggota dewan, sehingga memahami dampak sosial dan ekonomi bagi warga setempat.
“Saya paham betul soal Sumberpitu itu karena sebelum jadi anggota dewan, saya yang jadi advokatnya petani,”
Data debit dan dugaan penyebab
Zulham menyebut penurunan debit air cukup signifikan. Ia merujuk data yang menunjukkan debit pada 2015 tercatat mencapai 1.600 meter kubik per detik dan kini mengalami penyusutan drastis.
Selain fenomena alam, Zulham menduga praktik penampungan air oleh Perumda Tugu Tirta di sekitar sumber turut memengaruhi aliran ke saluran irigasi warga. Dampaknya, dua embung yang semula menopang irigasi dilaporkan mengering dan tidak berfungsi selama bertahun-tahun.
Usulan solusi: embung atau sumur artetis
Untuk menjamin pasokan air irigasi, Zulham mendorong pembangunan infrastruktur penampung oleh Perumda Tugu Tirta. Solusi yang diajukan meliputi pembangunan embung sebagai tempat penyimpanan atau, bila tidak memungkinkan, penyediaan sumur artetis untuk menambah pasokan saat musim kemarau.
“Jika kedua solusi itu tak mau dijalankan, ya kami siap diajak petani melakukan langkah apa saja, asal sawah mereka tidak kekeringan,”
Tuntutan tindak lanjut dan implikasi
Zulham meminta agar penanganan tidak hanya berpihak pada layanan air minum, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan pertanian masyarakat sekitar sumber. Ia menekankan perlunya dialog antarpihak dan penyusunan solusi yang jelas agar distribusi air tidak terus berlarut.
Jika tak segera diatasi, masalah ini berpotensi menurunkan produktivitas pertanian dan mengancam mata pencaharian warga Tumpang. Penyelesaian membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, Perumda, dan kelompok tani untuk menjaga keberlanjutan sumber air dan kebutuhan irigasi.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
PDI Perjuangan Jatim Salurkan 1.000 Paket Sembako di Malang
PDI Perjuangan Jatim salurkan 1.000 paket sembako di Malang pada 9 Oktober 2026 sebagai bentuk kehadiran dan...
Teman Lansia Banyuwangi: Pendampingan untuk Warga Lansia
Pemkab Banyuwangi meluncurkan Teman Lansia untuk mendampingi lansia sebatang kara dan miskin agar mendapat a...
DPRD Minta Kajian Ulang Rencana Retreat Kepala Sekolah Malang
Ketua DPRD Kota Malang minta Pemkot kaji ulang rencana retreat kepala sekolah dan fokus pada perbaikan tata...
Surabaya Bongkar Gardu Pungli di Jalan Menuju Stadion GBT
Pemkot Surabaya bersama polisi membongkar gardu pungli di Romokalisari dekat Stadion GBT setelah aduan tenta...
DPR Dorong Penetapan Batas Usia Pakai Galon Guna Ulang
Novita Hardini mendesak pemerintah menetapkan batas usia pakai maksimal galon guna ulang berbasis kajian ilm...
Puan: Parlemen Pikul Empat Tanggung Jawab untuk Tata Kelola Adil
Puan Maharani di Sidang Umum IPU 153 menegaskan empat tanggung jawab parlemen untuk mewujudkan tata kelola p...