Suahasil: Efisiensi APBN Bukan Sekadar Pangkas Belanja
Suahasil Nazara menegaskan efisiensi APBN bukan sekadar memangkas belanja ketika dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya, Senin, 14 September 2026, di Istana Negara, Jakarta. Ia menekankan efisiensi harus diukur dari kemampuan anggaran menghasilkan output maksimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Definisi efisiensi menurut Menkeu
Suahasil menjelaskan efisiensi adalah bagian integral dari gerak APBN, yang mencakup penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Ia mengatakan fokus bukan hanya pada pengurangan angka belanja, melainkan pada hasil yang dicapai dari setiap rupiah anggaran.
“Efisiensi itu adalah bagian dari gerak APBN, yang terdiri dari penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Tentu kita selalu mencari belanja yang lebih efisien, tetapi menghasilkan output yang sesuai dengan yang sudah direncanakan,” ujar Suahasil.
Penggunaan anggaran untuk keluaran maksimal
Menurut Suahasil, setiap pengeluaran harus diarahkan untuk menghasilkan keluaran maksimal. Dengan demikian, pemangkasan anggaran semata tidak bisa dijadikan ukuran efisiensi yang benar.
“Jadi, dengan output yang ada, dengan belanja yang ada, menghasilkan output yang maksimal. Ini adalah bentuk efisiensi dari APBN,” katanya.
Ia mengulang bahwa tujuan belanja pemerintah adalah mendukung program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menurunkan angka belanja pada kertas.
Arahan Presiden dan penegasan kredibilitas
Suahasil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi arahan untuk menjaga kesehatan serta kredibilitas keuangan negara. Menurutnya, APBN harus sehat sekaligus mampu melaksanakan prioritas pemerintah.
“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi, saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan yang kredibel penting untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Fokus kebijakan dan langkah ke depan
Suahasil memastikan Kementerian Keuangan akan melanjutkan pengelolaan APBN yang kredibel dan dapat dipercaya. Ia menegaskan kebijakan anggaran akan diarahkan untuk memastikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah.
“Dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan melalui APBN mendukung program prioritas pemerintah,” katanya.
Dengan penekanan pada keluaran dan kredibilitas, langkah Suahasil memberi sinyal bahwa evaluasi anggaran akan lebih berfokus pada efektivitas program. Ke depan, pengukuran keberhasilan anggaran kemungkinan besar akan mengutamakan dampak riil bagi masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
DWP Kemendikdasmen Perkuat Tata Kelola dengan E-Reporting
DWP Kemendikdasmen sosialisasikan Sapta Program Prioritas dan E-Reporting pada 15 September 2026 untuk mempe...
Wamen ATR/BPN Hormati Proses Hukum OTT KPK di BPN Bogor
Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan menghormati proses hukum OTT KPK di BPN Kabupaten Bogor dan menjanjikan sikap ko...
Pemerintah Tindak 25 Merek Diduga Pemalsu Beras Fortifikasi
Pemerintah selidiki 25 merek beras fortifikasi diduga palsu; produk ditarik, izin dicabut, dan kasus diselid...
Kemendag: LPG 3 kg di 17 SPBE Terbukti 100% Sesuai Takaran
Kemendag temukan LPG 3 kg di 17 SPBE memenuhi ketentuan takaran; SOP pengisian dan audit SPBE jadi fokus per...
Indonesia-India Perkuat Kerja Sama Teknologi Telekomunikasi
Indonesia dan India menandatangani MoU kerja sama teknologi telekomunikasi pada 15 September 2026 untuk memp...
Wamendag Dorong Fortuna Shoes Perluas Pasar Ekspor
Wamendag Roro dorong Fortuna Shoes manfaatkan fasilitasi perdagangan untuk perluas pasar ekspor, termasuk pa...