DRK Aceh Sosialisasikan Pelayanan Kependudukan di Aceh Tenggara

DRK Aceh menggelar sosialisasi fasilitas pelayanan administrasi kependudukan terpadu untuk siswa SMK pada Selasa (28/7) di SMK Negeri 1 Kutacane, Aceh Tenggara. Kegiatan bertujuan memberi informasi bahwa layanan kependudukan kini semakin dipermudah dan menjangkau wilayah pedalaman.

Sosialisasi di sekolah

Kegiatan dilakukan di Jalan Pelajar, Gumpang Jaya, Babussalam, dan dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat. Peserta utama adalah pelajar tingkat menengah atas untuk menyasar penduduk pemula yang membutuhkan dokumen identitas.

Kemudahan prosedur dan dokumen

Kepala DRK Aceh, Drs. Teuku Syarbaini M.Si, menyatakan bahwa proses administrasi kependudukan dibuat lebih mudah untuk masyarakat, khususnya pelajar. Ia menegaskan tidak ada beban biaya administrasi pada layanan yang disosialisasikan.

"Semakin dipermudah, tidak diberatkan biaya administrasi apapun, cukup hanya melengkapi data kependudukan yang telah terregistrasi sebelumnya, seperti Akta Kelahiran, KIA maupun Kartu Kepala Keluarga,"

Dokumen yang perlu disiapkan antara lain:

• Akta Kelahiran
• KIA (Kartu Identitas Anak)
• Kartu Keluarga (KK)

Perluasan layanan KTP-el ke kecamatan

Kepala Dukcapil Aceh Tenggara, Abri S. Pd., M.Pd., mengatakan ada rencana memperluas fasilitas pencetakan KTP-el ke beberapa kecamatan. Perluasan ini ditujukan agar layanan semakin dekat dengan warga di wilayah terpencil.

"Pelayanannya direncanakan akan diperluas ke beberapa wilayah kecamatan terutama bagi wilayah pedalaman,"

Bupati Aceh Tenggara, HM. Salim Fakhry MM, menambahkan bahwa target perluasan difokuskan pada kecamatan yang jarak tempuhnya jauh dari pusat kota.

"Rencana pelayanannya akan diperluas ke lima kecamatan, terutama bagi wilayah jarak tempuhnya yang berjauhan dari wilayah perkotaan,"

Dampak dan langkah ke depan

Sosialisasi ini diharapkan mempercepat kepemilikan dokumen identitas bagi pelajar dan warga pedalaman. Dengan layanan tanpa biaya administrasi, hambatan akses menjadi lebih kecil dan cakupan data kependudukan dapat meningkat.

Ke depan, pihak pemerintah daerah dan Dukcapil akan menyiapkan jadwal dan lokasi pelayanan terpadu di kecamatan-kecamatan yang ditargetkan, serta memastikan informasi sampai ke sekolah dan komunitas setempat.