Wagub Sumut Saksikan Penandatanganan SKB RBI Perkuat Perempuan

MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia (RBI) pada Senin (14/9) di Kantor Gubernur Sumut. SKB itu ditandatangani tiga menteri sebagai payung hukum penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga desa dan kelurahan.

Penandatanganan SKB dan mandat nasional

Penandatanganan SKB dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Wagub Surya mengikuti acara lewat siaran langsung dari ruang kerjanya di Jalan Pangeran Diponegoro.

Dokumen ini dimaksudkan menjadi landasan perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran program perlindungan perempuan dan anak sampai level desa/kelurahan. Pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah memasukkan program RBI ke dalam rencana kerja tahun 2027.

Masa perlindungan perempuan juga menjadi isu nasional dan internasional; Presiden menempatkan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas

Angka ketimpangan gender yang masih nyata

Menteri PPPA menyampaikan data terbaru yang menunjukkan disparitas gender masih signifikan. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tercatat 0,421 pada 2024, sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) berada di angka 91,85.

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya mencapai 56,42%, sedangkan laki-laki sebesar 84,66%, selisih hampir 30 poin persentase. Menurut Menteri PPPA, kesenjangan itu terutama muncul pada keterwakilan dalam pengambilan keputusan dan partisipasi angkatan kerja.

Masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam aspek strategis yaitu keterwakilan dalam pengambilan keputusan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja

Model implementasi di desa

Mekanisme RBI akan bekerja sebagai ruang kolaborasi terpadu di tingkat desa dan kelurahan. Salah satu program yang disebutkan sebagai percontohan adalah Kebun Pangan Perempuan (KPP), yang berfungsi memperkuat kapasitas, kepemimpinan, gotong royong, dan kemandirian ekonomi perempuan sekaligus menunjang ketahanan pangan keluarga.

Kementerian Desa melaporkan Indonesia memiliki 75.226 desa, namun program transformasi ekonomi berbasis pemberdayaan perempuan baru menjangkau sebagian kecil desa. Saat ini program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu berjalan di 1.110 desa.

Perempuan desa harus diposisikan sebagai subjek dan pelaku pembangunan, bukan sekadar objek program

Beberapa desa telah menjalankan aksi RBI, antara lain:

• Desa Muer (Sumbawa)
• Desa Mallari (Bone)
• Desa Rossoan (Enrekang)

Di desa-desa tersebut muncul praktik seperti musyawarah desa khusus perempuan, sekolah perempuan, dan relawan perlindungan anak berbasis masyarakat untuk menekan angka TPPO melalui literasi.

Tindak lanjut dan respons daerah

Instruksi memasukkan RBI dalam rencana kerja 2027 menjadi penekanan utama dari pemerintah pusat. Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait target atau tenggat waktu implementasi RBI di seluruh desa dan kelurahan se-Sumut.

Pelaksanaan SKB ini diharapkan mendorong keterlibatan perempuan sebagai pelaku utama pembangunan desa dan memperkuat jejaring perlindungan anak di tingkat lokal.