Nasional

Wamen LH Minta Sinkronisasi Data Satelit untuk Tangani Karhutla

Bagikan:
Wamen LH meninjau titik karhutla dan meminta sinkronisasi data satelit

Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, meminta penyelarasan data kebakaran hutan dan lahan (karhutla) antar instansi pada Kamis, 17 September 2026. Permintaan itu ditujukan untuk memperkuat upaya penanganan karhutla, khususnya di Kalimantan Timur, dengan memetakan titik kebakaran secara akurat.

Pentingnya penyelarasan data

Diaz menilai perbedaan sumber data satelit membuat gambaran karhutla menjadi tidak seragam. Akibatnya, langkah penanganan di lapangan seringkali tidak tepat sasaran. Ia mengatakan perlu ada satu kesepahaman data agar pemerintah dapat menentukan prioritas penanganan dengan lebih efektif.

Penyeragaman data akan memudahkan verifikasi lapangan dan mempercepat respons. Selain itu, data yang sinkron akan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan kemampuan mitigasi saat puncak musim kemarau.

Satelit yang digunakan dan rencana sinkronisasi

Menurut Wamen, selama ini instansi menggunakan berbagai sumber data satelit yang berbeda. Beberapa nama satelit yang disebutkan antara lain:

  • NOAA-20
  • Terra/Aqua
  • SNPP

Diaz menyampaikan bahwa perbedaan sumber ini akan dibahas untuk mencari cara penyelarasan atau metode tunggal yang bisa diterapkan. Ia mengusulkan mengambil pelajaran dari praktik pemantauan di tingkat ASEAN yang menggunakan satu sumber data terstandar.

“Saat ini setiap instansi mengambil data dari satelit yang berbeda-beda. Sehingga kami akan membahas bagaimana menyinkronkan perbedaan data dari satelit-satelit tersebut.”

“Kalau data sudah sinkron, tentunya kami akan melakukan verifikasi lapangan lebih lanjut untuk segera ditindaklanjuti,”

Pengawasan perusahaan dan langkah penegakan

Kementerian Lingkungan Hidup juga mengawasi perusahaan yang konsesinya terindikasi terdapat titik kebakaran. Sekitar 50 perusahaan di delapan provinsi sudah disegel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Jika pemeriksaan menunjukkan keterlibatan perusahaan dalam kebakaran, kata Wamen, pemerintah akan menindak dengan sanksi sesuai aturan. Selain langkah penegakan, pihaknya mendorong kolaborasi lebih kuat dengan sektor swasta dalam pencegahan dan pemadaman.

Dukungan logistik di lapangan

Dalam upaya pemadaman, KLH juga membangun sumur bor di lokasi yang sulit memperoleh air. Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pemadaman dan mengurangi risiko meluasnya api.

“Ini dilakukan untuk mendukung proses pemadaman karhutla,”

Rencana penyelarasan data satelit dan penguatan pengawasan perusahaan menjadi bagian strategi jangka pendek KLH. Ke depan, harmonisasi data diharapkan mempercepat tindakan mitigasi dan menurunkan kasus karhutla, khususnya di wilayah rawan seperti Kalimantan Timur.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait