Wamen LH Minta Sinkronisasi Data Satelit untuk Tangani Karhutla
Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, meminta penyelarasan data kebakaran hutan dan lahan (karhutla) antar instansi pada Kamis, 17 September 2026. Permintaan itu ditujukan untuk memperkuat upaya penanganan karhutla, khususnya di Kalimantan Timur, dengan memetakan titik kebakaran secara akurat.
Pentingnya penyelarasan data
Diaz menilai perbedaan sumber data satelit membuat gambaran karhutla menjadi tidak seragam. Akibatnya, langkah penanganan di lapangan seringkali tidak tepat sasaran. Ia mengatakan perlu ada satu kesepahaman data agar pemerintah dapat menentukan prioritas penanganan dengan lebih efektif.
Penyeragaman data akan memudahkan verifikasi lapangan dan mempercepat respons. Selain itu, data yang sinkron akan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan kemampuan mitigasi saat puncak musim kemarau.
Satelit yang digunakan dan rencana sinkronisasi
Menurut Wamen, selama ini instansi menggunakan berbagai sumber data satelit yang berbeda. Beberapa nama satelit yang disebutkan antara lain:
- NOAA-20
- Terra/Aqua
- SNPP
Diaz menyampaikan bahwa perbedaan sumber ini akan dibahas untuk mencari cara penyelarasan atau metode tunggal yang bisa diterapkan. Ia mengusulkan mengambil pelajaran dari praktik pemantauan di tingkat ASEAN yang menggunakan satu sumber data terstandar.
“Saat ini setiap instansi mengambil data dari satelit yang berbeda-beda. Sehingga kami akan membahas bagaimana menyinkronkan perbedaan data dari satelit-satelit tersebut.”
“Kalau data sudah sinkron, tentunya kami akan melakukan verifikasi lapangan lebih lanjut untuk segera ditindaklanjuti,”
Pengawasan perusahaan dan langkah penegakan
Kementerian Lingkungan Hidup juga mengawasi perusahaan yang konsesinya terindikasi terdapat titik kebakaran. Sekitar 50 perusahaan di delapan provinsi sudah disegel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Jika pemeriksaan menunjukkan keterlibatan perusahaan dalam kebakaran, kata Wamen, pemerintah akan menindak dengan sanksi sesuai aturan. Selain langkah penegakan, pihaknya mendorong kolaborasi lebih kuat dengan sektor swasta dalam pencegahan dan pemadaman.
Dukungan logistik di lapangan
Dalam upaya pemadaman, KLH juga membangun sumur bor di lokasi yang sulit memperoleh air. Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pemadaman dan mengurangi risiko meluasnya api.
“Ini dilakukan untuk mendukung proses pemadaman karhutla,”
Rencana penyelarasan data satelit dan penguatan pengawasan perusahaan menjadi bagian strategi jangka pendek KLH. Ke depan, harmonisasi data diharapkan mempercepat tindakan mitigasi dan menurunkan kasus karhutla, khususnya di wilayah rawan seperti Kalimantan Timur.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
ESDM Percepat BPBL, Target 400 Ribu Rumah Tangga 2027
ESDM percepat penetapan penerima BPBL dengan target 400 ribu rumah tangga pada 2027, disertai alokasi anggar...
Presiden Pangkas Dana Transfer ke Daerah: Pemda Tak Gunakan Anggaran
Presiden Prabowo memangkas dana transfer ke daerah karena beberapa pemda tidak menggunakan anggaran untuk pe...
Menhub: Harhubnas 2026 Momentum Evaluasi Pelayanan Transportasi
Menhub Dudy minta Harhubnas 2026 jadi momen evaluasi pelayanan, mengutamakan keselamatan dan konektivitas an...
Polda Metro Jaya Perkuat Pengawasan Pangan, Lindungi Petani
Polda Metro Jaya memperketat pengawasan pangan sejak penanganan dugaan impor ilegal kacang tanah, untuk lind...
Prabowo Bentuk URI untuk Benahi Kualitas SDM Pemerintahan
Presiden Prabowo membentuk Universitas Republik Indonesia (URI) untuk memperbaiki rekrutmen dan kualitas SDM...
DPR Tambah Anggaran Komnas HAM Rp25 Miliar untuk Kemandirian Lembaga
Komisi XIII DPR tambah anggaran Rp25 miliar untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan guna kemandirian anggaran...