DPR Tambah Anggaran Komnas HAM Rp25 Miliar untuk Kemandirian Lembaga

Komisi XIII DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam rapat pada Rabu, 16 September 2026. Keputusan itu diambil untuk memperkuat kemandirian anggaran kedua lembaga dan meningkatkan layanan perlindungan korban kekerasan.

Keputusan dalam Rapat Dengar Pendapat

Penambahan anggaran disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII bersama BPIP, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Dengan tambahan ini, pagu anggaran kedua lembaga pada Tahun Anggaran 2027 meningkat dari Rp133,54 miliar menjadi Rp158,54 miliar.

Dorongan untuk Kemandirian Komnas Perempuan

Anggota Komisi XIII, Rieke Diah Pitaloka, mendorong agar Komnas Perempuan memiliki status administratif dan alokasi anggaran yang mandiri. Ia menyoroti kondisi saat ini di mana Komnas Perempuan masih berbagi pagu dan satuan kerja dengan Komnas HAM.

"Kami serius memperjuangkan, karena kami tidak ingin kegagalan perjuangan politik anggaran bagi isu HAM itu adalah kegagalan kami juga di Komisi XIII. Keputusan anggaran ini tidak satu-satunya di Komisi XIII, ada Banggar, Bappenas, dan Kementerian Keuangan,"

Rieke menegaskan perlunya pembagian alokasi yang terpisah sehingga Komnas Perempuan dapat beroperasi sebagai satker mandiri dengan Bagian Anggaran tersendiri.

"Mudah-mudahan dengan Menteri Keuangan yang baru, perspektif HAM-nya lebih kuat. Perjuangan ini supaya Komnas Perempuan bukan hanya jadi satker mandiri, tetapi juga Bagian Anggaran yang mandiri, anggarannya terpisah,"

Permintaan Penguatan Perspektif HAM di APBN

Rieke meminta kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan, untuk memperkuat perspektif HAM saat menyusun alokasi APBN. Menurutnya, kemandirian anggaran diperlukan untuk meningkatkan layanan pengaduan dan pendampingan korban kekerasan.

Peran Stakeholder dan Pengawalan Publik

Pihak DPR juga mengimbau aktivis dan masyarakat sipil untuk terus mengawal proses pembahasan anggaran lembaga-lembaga HAM. Pengawalan dianggap penting agar alokasi benar-benar mendukung pelaksanaan program dan fungsi perlindungan masyarakat secara optimal.

• Kemitraan antar lembaga: Banggar, Bappenas, Kementerian Keuangan
• Fokus anggaran: pengaduan, pendampingan korban, operasional lembaga
• Pengawasan publik: aktivis dan masyarakat sipil

Dengan tambahan anggaran ini, DPR berharap Komnas HAM dan Komnas Perempuan lebih siap menjalankan fungsi perlindungan HAM dan mendukung korban kekerasan secara lebih efektif ke depan.