DPR Tambah Anggaran Komnas HAM Rp25 Miliar untuk Kemandirian Lembaga
Komisi XIII DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam rapat pada Rabu, 16 September 2026. Keputusan itu diambil untuk memperkuat kemandirian anggaran kedua lembaga dan meningkatkan layanan perlindungan korban kekerasan.
Keputusan dalam Rapat Dengar Pendapat
Penambahan anggaran disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII bersama BPIP, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Dengan tambahan ini, pagu anggaran kedua lembaga pada Tahun Anggaran 2027 meningkat dari Rp133,54 miliar menjadi Rp158,54 miliar.
Dorongan untuk Kemandirian Komnas Perempuan
Anggota Komisi XIII, Rieke Diah Pitaloka, mendorong agar Komnas Perempuan memiliki status administratif dan alokasi anggaran yang mandiri. Ia menyoroti kondisi saat ini di mana Komnas Perempuan masih berbagi pagu dan satuan kerja dengan Komnas HAM.
"Kami serius memperjuangkan, karena kami tidak ingin kegagalan perjuangan politik anggaran bagi isu HAM itu adalah kegagalan kami juga di Komisi XIII. Keputusan anggaran ini tidak satu-satunya di Komisi XIII, ada Banggar, Bappenas, dan Kementerian Keuangan,"
Rieke menegaskan perlunya pembagian alokasi yang terpisah sehingga Komnas Perempuan dapat beroperasi sebagai satker mandiri dengan Bagian Anggaran tersendiri.
"Mudah-mudahan dengan Menteri Keuangan yang baru, perspektif HAM-nya lebih kuat. Perjuangan ini supaya Komnas Perempuan bukan hanya jadi satker mandiri, tetapi juga Bagian Anggaran yang mandiri, anggarannya terpisah,"
Permintaan Penguatan Perspektif HAM di APBN
Rieke meminta kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan, untuk memperkuat perspektif HAM saat menyusun alokasi APBN. Menurutnya, kemandirian anggaran diperlukan untuk meningkatkan layanan pengaduan dan pendampingan korban kekerasan.
Peran Stakeholder dan Pengawalan Publik
Pihak DPR juga mengimbau aktivis dan masyarakat sipil untuk terus mengawal proses pembahasan anggaran lembaga-lembaga HAM. Pengawalan dianggap penting agar alokasi benar-benar mendukung pelaksanaan program dan fungsi perlindungan masyarakat secara optimal.
- Kemitraan antar lembaga: Banggar, Bappenas, Kementerian Keuangan
- Fokus anggaran: pengaduan, pendampingan korban, operasional lembaga
- Pengawasan publik: aktivis dan masyarakat sipil
Dengan tambahan anggaran ini, DPR berharap Komnas HAM dan Komnas Perempuan lebih siap menjalankan fungsi perlindungan HAM dan mendukung korban kekerasan secara lebih efektif ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...