Kapolri dan Jaksa Agung Perkuat Sinergitas Polri dan Kejaksaan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, 13 Juli 2026. Pertemuan berlangsung untuk memperkuat sinergitas dan soliditas Polri serta Kejaksaan dalam penegakan hukum nasional. Diskusi menekankan koordinasi antarlembaga agar pelayanan hukum berjalan adil dan efektif bagi masyarakat.
Tujuan pertemuan dan fokus pembahasan
Pertemuan resmi itu difokuskan pada penguatan kerja sama dalam criminal justice system. Kapolri menilai sinergitas menjadi fondasi untuk menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu inisiatif utama yang dibahas adalah program pertukaran pendidikan antara jaksa dan penyidik Polri.
Langkah itu dirancang untuk menyamakan pemahaman prosedural dan meningkatkan koordinasi selama penyidikan dan penuntutan. Selain itu, kedua pimpinan sepakat memperkuat hubungan kerja hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten.
Kata Kapolri
"Hari ini kami mendapat kehormatan untuk bersilaturahmi dan beraudiensi. Sinergitas dalam criminal justice system akan terus kami perkuat,"
Kapolri menegaskan pertukaran pendidikan akan menumbuhkan koordinasi yang lebih baik antarpenegak hukum. Ia juga menyatakan tidak terdapat persoalan antara kedua institusi dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
"Kami merencanakan pertukaran pendidikan antara jaksa dan penyidik Polri. Langkah itu memperkuat koordinasi dalam criminal justice system,"
Respon Jaksa Agung
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan sinergitas ini bukan hal baru. Menurutnya, kerja sama antara Polri dan Kejaksaan sudah lama berjalan dan merupakan amanat peraturan perundang-undangan.
"Ini bukan program baru, melainkan program yang telah berjalan lama. Kami ingin terus memperbaiki kerja sama ke depan,"
Burhanuddin menekankan bahwa koordinasi antara penyidik dan jaksa menentukan kualitas proses penegakan hukum. Sinergitas yang baik dinilai akan menghasilkan penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan yang lebih berkualitas.
Dampak dan langkah ke depan
Kesepakatan memperkuat hubungan hingga jajaran daerah berpotensi mempercepat penanganan perkara dan memperkecil hambatan koordinasi. Dengan program pertukaran pendidikan, kedua institusi berharap terjadi standar praktik yang lebih seragam dan saling memahami peran masing-masing.
Ke depan, kedua institusi akan memantau pelaksanaan program dan mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan mutu penegakan hukum. Perkuatan sinergitas ini bertujuan memberi rasa aman dan menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Prabowo: Program MBG Capai 62 Juta Penerima Manfaat
Prabowo sebut MBG menjangkau 62 juta penerima dan perkenalkan Kepala Badan Gizi baru saat Muktamar NU, 27 Ag...
Tak Maju Ketum PBNU, Nasaruddin Umar Fokus sebagai Menteri Agama
Nasaruddin Umar menolak maju sebagai Ketum PBNU dan memilih fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Agama, m...
Sekolah Rakyat Jadi Strategi Negara Memutus Mata Rantai Kemiskinan
Pemerintah luncurkan Sekolah Rakyat untuk menjemput anak keluarga miskin, fokus desil 1-2, dengan target 1 j...
Kemendikdasmen Pulihkan Trauma Murid Terdampak Gempa NTT
Kemendikdasmen bersama HIMPSI memberikan dukungan psikososial bagi murid dan guru terdampak gempa NTT untuk...
Kemendikdasmen Pulihkan Trauma Murid Terdampak Gempa di NTT
Kemendikdasmen dan HIMPSI melakukan pendampingan psikososial bagi murid dan guru terdampak gempa NTT untuk m...
Prabowo Tekankan Kedekatan Pemerintah dengan NU dan Muhammadiyah
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya hubungan dekat pemerintah dengan NU dan Muhammadiyah saat membuka Muk...