BPOM Siapkan Relaksasi Regulasi untuk Kurangi Impor Bahan Baku Obat
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan kebijakan relaksasi regulasi dan kemudahan rantai pasok untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat yang saat ini masih mencapai sekitar 90%. Pernyataan itu disampaikan Kepala BPOM, Taruna Ikrar, usai konferensi pers hasil intensifikasi pengawasan kosmetik di Jakarta pada Senin, 13 Juli 2026. Upaya ini ditujukan memperkuat kemandirian industri farmasi dan menjaga ketersediaan obat sebagai bagian dari ketahanan nasional.
Target pengurangan ketergantungan impor
BPOM menargetkan penurunan ketergantungan impor bahan baku obat secara bertahap. Langkah itu dilakukan melalui kebijakan yang mendukung produksi lokal dan fleksibilitas rantai pasok. Taruna memberi gambaran target bertahap sebagai bagian dari strategi jangka menengah.
"Oleh karena itu Badan POM mengambil suatu sikap untuk bagaimana keterpenuhan ini bisa direduksi dari ketergantungan 90 persen. Mungkin suatu ketika bisa turun jadi 80 persen, nanti suatu ketika jadi 70 persen, dan seterusnya,"
Relaksasi regulasi dan kemudahan perubahan sumber pasok
Salah satu fokus BPOM adalah memperbaiki sistem regulasi agar perubahan sumber pasok lebih mudah dan cepat. Perbaikan ini dimaksudkan untuk mengurangi kendala kepastian saat beralih antar pemasok. Meski demikian, BPOM menegaskan kebijakan tetap mengutamakan aspek keamanan, mutu, dan khasiat produk obat.
"Langkah pertama memperbaiki sistem regulasi kami. Biasanya ada kepastian yang sangat sulit ketika perubahan dari satu supply chain ke supply yang lain,"
Peran kemasan dan kerja sama dengan industri
Selain bahan baku, BPOM juga memperhatikan aspek kemasan sebagai bagian dari penguatan rantai pasok. Perubahan geopolitik global memengaruhi ketersediaan komponen kemasan dan bahan baku lainnya. Untuk itu BPOM telah menjalin kerja sama dengan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) untuk menindaklanjuti persoalan teknis dan logistik.
"Kami juga memperhatikan aspek kemasan untuk memperkuat rantai pasok di tengah dinamika geopolitik global. Kami telah bekerja sama dengan GP Farmasi untuk menindaklanjuti persoalan tersebut,"
Dampak terhadap ketahanan nasional
BPOM menempatkan ketersediaan obat sebagai bagian penting dari ketahanan nasional. Ketergantungan tinggi pada impor bahan baku dinilai berisiko terhadap kesehatan dan keamanan jika terjadi gangguan pasokan. Oleh karena itu, pengurangan ketergantungan menjadi prioritas strategis.
"Tentu kita paham bahwa kebutuhan obat nasional kita merupakan bagian dari ketahanan nasional. Jika obat tidak mencukupi maka itu membahayakan kesehatan dan keamanan nasional kita,"
Rencana relaksasi regulasi dan dukungan rantai pasok diharapkan mendorong kapasitas industri farmasi dalam negeri. Proses implementasi akan berjalan bertahap sambil tetap menjaga standar keamanan dan mutu obat bagi masyarakat.
Editor gaya hidup yang menulis tentang tren, kesehatan, perjalanan, dan inspirasi kehidupan modern.
Berita Terkait
Menko PMK: Eliminasi Kusta Butuh Komitmen Lintas Sektor hingga Daerah
Menko PMK Pratikno minta komitmen lintas sektor dan peran aktif pemerintah daerah untuk percepat eliminasi k...
Cara Jaga Kesehatan saat El Nino: Minum, Lindungi Kulit, Atur Waktu
BMKG sebut El Nino berlangsung hingga awal 2027. Simak langkah praktis menjaga kesehatan: hidrasi, perlindun...
UI dan Tsinghua Perkuat Riset Vaksin Dengue Berbasis mRNA
Kolaborasi UI dan Tsinghua memperkuat pengembangan vaksin dengue berbasis mRNA, didukung kebijakan, anggaran...
Menkes Dorong Vaksin mRNA Dengue Buatan Indonesia
Menkes mendorong pengembangan vaksin mRNA dengue lewat kolaborasi UI-Tsinghua untuk memperkuat kemandirian p...
Menkes Targetkan 15 Antigen Vaksin Mandiri Sebelum 2029
Menkes Budi Gunadi menargetkan Indonesia memproduksi 15 antigen vaksin secara mandiri sebelum 2029 untuk kur...
BPOM Kembangkan Vaksin mRNA Dengue, Target Jadi yang Pertama
BPOM mengembangkan vaksin mRNA dengue bekerja sama dengan UI, BRIN, Etana, dan LPDP; pendanaan awal Rp16 mil...